REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pelaksanaan debat calon wakil presiden (cawapres) yang tak menyinggung masalah pengelolaan sampah. Padahal, saat ini Indonesia masih terjebak dalam paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang yang menyebabkan beberapa tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah kelebihan muatan.
“Paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang yang menyebabkan beberapa TPA sampah di beberapa kota khususnya di Jawa kelebihan muatan. Hal tersebut diperparah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping yang masih digunakan hampir di seluruh TPA di Jawa,” ucap Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Republika, Senin (22/1/2024).
Aminullah menjelaskan, open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan menumpuk sampai menggunung tanpa proses pengelolaan. Sistem tersebut, kata dia, membuat TPA memiliki kerentanan bencana berupa longsor, kebakaran, serta pencemaran gas metan dan air lindi. Selain itu, sistem open dumping juga menjadi kontributor gas rumah kaca yang mempercepat proses krisis iklim.
“Alih-alih menumbuhkan karakter dan budaya peduli sampah oleh masyarakat, pemerintah justru terjebak dalam pengelolaan sampah berbasis thermal alias waste to energy yang justru berpotensi melahirkan masalah baru,” terang dia.
Menurut dia, pengelolaan sampah berbasis thermal yang tidak melalui proses ketat justru akan menimbulkan pencemaran udara dan pelepasan emisi. Selain itu, proses pembakaran beberapa jenis sampah juga akan menghasilkan dioksin dan furan, salah satu zat paling berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya.
Selain itu, dalam konteks sampah plastik kemasan, pemerintah juga perlu mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan menarik kembali kemasan plastik milik produsen. Sebab sampai saat ini, pesisir di beberapa wilayah, khususnya Jakarta, dalam kondisi tercemar dengan dominasi sampah plastik produsen.
Dia juga mengatakan, dari seluruh pembahasan dalam debat cawapres kedua, sebenarnya sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup dari arah yang fundamental. Sebab itu, Walhi Jakarta memberikan sejumlah catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, perlunya membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Kedua, meluruskan paradigma pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
Catatan ketiga, mengakui nelayan dan perempuan nelayan sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat. Kemudian, tidak menganggap wilayah perkotaan dan warga kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengenyampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika