REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Pemenangan Jawa III di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sugeng Suparwoto mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ucapan presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Dia menekankan, penyelenggara negara mesti netral. 

"Saya kira kita harus katakan itu sangat missleading yang luar biasa, sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelenggara negara itu harus netral, aparatur negara atau ASN juga netral, presiden harus netral, gubernur harus netral, bahkan kades harus netral," kata Sugeng saat mendampingi capres Anies Baswedan kampanye akbar di Jawa Tengah, dikutip dari Jakarta, Kamis (25/1/2024). 

Sugeng juga menyangsikan tentang pejabat negara yang bisa kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut dia, hal itu bakal sulit untuk tidak dilakukan. 

"Kalau dikatakan yang penting tidak gunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara. Atau sebaliknya, atau di balik bahwa akhir-akhir ini presiden melakukan kunjungan ke Jawa Tengah, itu luar biasa selayaknya kampanye," ujar Sugeng. 

Dia mengaku prihatin atas hal tersebut. Menurut dia, Pilpres 2024 sekarang berjalan secara tidak ideal. 

"Proses politik pilpres khususnya di 2024 tampaknya dalam tidak sebagaimana yang kita idealkan. Kita hanya bisa berharap seluruh aparatur negara dan utamanya presiden sadarlah dengan apa yang dilakukan betul-betul melanggar kontistusi dan jauh lebih penting adalah melanggar etik moral bagaimana politik dan proses politk yang berjalan," ujar Sugeng.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut, seorang presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika