REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum akan memasukan PLTU Suralaya sebagai daftar pensiun dini PLTU dalam waktu dekat. Namun, subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) berupaya untuk menurunkan emisi dari operasional PLTU.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN IP Bernadus Sudarmanta menjelaskan saat ini bahkan di seluruh PLTU yang ada sudah terpasang teknologi ESP untuk bisa mereduksi emisi karbon yang dihasilkan. Disatu sisi, penggunaan biomassa juga mampu mengurangi penggunaan batubara sehingga lebih ramah lingkungan. 

"Kalo kaitannya dengan suntik mati PLTU Suralaya, kita belum mengarah ke sana. Tapi kita coba arahkan bagaimana mengubah pola operasi PLTU yang tadinya base load jadi load follower. Artinya kita kurangi operasi batubara dengan mengharapkan energinya diisi oleh EBT. Biomassa salah satunya dengan co-firing," kata Bernadus di Kementerian ESDM, Selasa (30/1/2024).

Disatu sisi, pemerintah memang mempunyai opsi lain untuk mereduksi emisi tanpa harus mematikan operasi PLTU, apalagi jika investasi untuk langkah ini tak kunjung datang.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan jika tidak ada pendanaan yang masuk untuk merealisasikan program suntik mati PLTU, sebagai gantinya PLN bakal memilih skenario coal phase down.

Di mana di dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik. Ketika berakhir, kemudian unit PLTU belum ada depresiasi dan pembangkit masih dapat beroperasi, maka PLTU-PLTU tersebut masih akan tetap digunakan sebagai baseload melalui penambahan teknologi atau modifikasi.

"Kan sekarang di JETP begitu, kalau gak ada pendanaan gimana kita mau (pensiun)? Dia ada bukan early tapi natural gitu loh sampai habis. Tapi itu kita masih memerlukan yang disebut baseload walau dari fosil tapi harus ujung-ujungnya 2060 sudah 0 emisinya itu yang ini. Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, kita perang terhadap emisi," kata Jisman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika