REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Gudang Bulog Telukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, miliki fasilitas sentra pengolahan beras guna meningkatkan kualitas beras yang lebih baik untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengunjungi Gudang Bulog Telukan di Sukoharjo. Selain melakukan kegiatan bantuan pangan, beliau juga meninjau fasilitas sentra pengolahan beras Bulog Telukan Sukoharjo, " kata Bayu Krisnamurthi usai acara kunjungan Presiden di Sukoharjo, Kamis (1/2/2024).

Sentra pengolahan beras Bulog tersebut menerima beras dari penggilingan beras skala kecil. Beras nanti akan diolah oleh mesin di Bulog Telukan ini dan keluarnya dalam bentuk beras kualitas yang baik untuk SPHP dan bantuan pangan.

Menurut dia, Presiden Jokowi memberi perhatian terhadap kualitas beras dan fasilitas Bulog tersebut, karena tak lama lagi musim  panen. "Mudah-mudah pada bulan Maret sudah ada panen, diharapkan hasilnya cukup besar," katanya.

Bayu juga menegaskan Bulog tidak ditujukan untuk mematikan pengusaha penggilingan kecil, justru bermitra dengan usaha penggilingan tersebut, sehingga gabah petani akan diserap penggilingan-penggilingan kecil yang teknologinya belum setinggi Bulog. "Jadi, Bulog dan usaha penggilingan kecil bermitra dalam rangka melakukan pengadaan pangan di dalam negeri," kata Bayu.

Ia mengatakan hingga awal tahun ini Bulog belum melakukan penyerapan beras karena panen masih sangat sedikit. Diakuinya, Bulog pada tahun ini agak kesulitan membuat perkiraan karena situasi panen belum menentu. Namun ia memastikan stok beras Bulog masih cukup hingga Juni yaitu sekitar satu juta ton, yang akan disalurkan untuk bantuan pangan dan SPHP. 

"Jadi Bulog untuk bantuan pangan hingga Juni, stok masih siap dan aman. Stok di Solo Raya masih sedikit, karena masih masa tanam," kata dia.

Bayu juga menegaskan penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Januari dan Februari harus selesai sebelum akhir Februari 2024. Jadi, kata dia, kini penyalurannya dikebut agar masa Pemilu tidak ada aktivitas penyaluran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika