REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seperti diketahui, PPATK mengatakan, dana Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politisi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengaku tidak tahu mengenai aliran dana yang dimaksud. "Saya enggak ikut itu, kan yang menilai mereka. Saya kasih tahu ya, PSN itu banyak, yang mengalir yang mana saya enggak tahu juga," ujarnya kepada wartawan usai Media Briefing di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Wahyu menambahkan, sempat mendengar kabar yang diisukan mengalir ke kantong ASN sampai politikus yakni program Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kominfo. Hanya saja, ia menegaskan, proyek tersebut bukan termasuk PSN.
"Itu juga bukan PSN loh. PSN itu yang satelitnya, ini kan yang bukan satelitnya. Mungkin itu perlu diluruskan sajalah," kata dia.
Wahyu pun tidak mau mengomentari masalah itu lebih lanjut. Apalagi, kata dia, yang menyampaikan temuan tersebut bukan dari Kemenko Perekonomian.
"Gitu ajalah enggak usah bikin pusing deh lagi kayak gini, baik-baik aja, apalagi saya mau pensiun. Saya akan jaga supaya pemanfaatan benar-benar maksimal," kata dia.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan ada aliran dana PSN yang tidak sesuai. Data PPATK menyebutkan, ada 36,67 persen dana PSN yang masuk ke kantong pribadi ASN hingga politikus.