REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Sekjen Rekat Indonesia), Heikal Safar menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dipromosikan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Posisi Menko Polhukam lowong setelah Mahfud MD mengundurkan diri lantaran ingin fokus sebagai cawapres.

Baik AHY dan Hadi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024). Heikal pun sangat mendukung dan setuju kebijakan Presiden Jokowi mengangkat AHY selaku politikus muda potensial menduduki jabatan mentero.

"Saya mendukung AHY guna menambah angin segar dalam kinerja di Kabinet Indonesia maju dalam meneruskan upaya membenahi dan memberantas para oknum pejabat yang diduga masih ada yang melakukan praktik mafia pertanahan di seluruh Indonesia," ujar Heikal kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Heikal menilai, langkah AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN tentunya dapat meneruskan kebijakan Hadi Tjahjanto agar lebih berani lagi dalam memberantas mafia tanah dan praktik culas lainnya. Pasalnya, AHY yang masih energik bisa menggebuk mafia tanah yang selama ini menyengsarakan rakyat di seluruh  Indonesia.

"Menteri AHY harus menyelamatkan seluruh aset-aset kekayaan negara Indonesia yakni alam, bumi dan tanah air seisinya adalah digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia," kata Heikal.

Dia pun mendoakan semoga AHY selalu bisa berkomitmen terus melaksanakan tugasnya. Selain itu, Heikal berharap, AHY dapat menjaga sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan. "Selama delapan bulan sisa masa jabatan, semoga AHY bisa menuntaskan pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya."

Tidak hanya itu, kata Heikal, Rekat Indonesia selalu siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan beberapa target program kerja prioritas. Di antaranya, mendorong penerbitan sertifikat elektronik secara masif demi menciptakan keadilan di mata rakyat Indonesia.

Menurut dia, sertifikat elektronik terbukti menjadi solusi dalam berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih lahan dan permainan oknum mafia tanah. "Bukan hanya bagi-bagi sertifikat, akan tetapi masalah keadilan tanah rakyat miskin adalah sangat fundamental sekali untuk dituntaskan," ucap Heikal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika