Kamis 22 Feb 2024 17:41 WIB

AHY Harap Dapat Capai Sertifikasi 120 Juta Bidang Tanah pada 2024

Menteri AHY ingin semua jajarannya mensosialisasikan sertifikasi tanah elektronik.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika pertama kali memimpin rapat pimpinan di Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/2/2024)
Foto: Republika/Febrian Fachri
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika pertama kali memimpin rapat pimpinan di Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/2/2024)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan dapat memenuhi sertifikasi 120 juta bidang tanah. Menurut AHY, target tersebut sudah dicanangkan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto.

Dia ingin pada masa delapan bulan ke depan, target tersebut dapat dituntaskan. "Dalam 100 hari ke depan, kita dapat melakukan apa saja. Kita punya target 120 juta bidang tanah untuk disertifikasi yang harus dituntaskan," kata AHY di kantor Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Selain itu, AHY ingin semua jajarannya mensosialisasikan sertifikasi tanah secara elektronik. AHY berharap, masyarakat dapat diyakinkan dan menerima sertifikasi tanah secara elektronik karena bisa lebih praktis. 

Selain itu, AHY juga meminta semua direktorat jenderal di ATR/BPN membuatkan pointer persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan kementerian atau lembaga lain. AHY menyebut dirinya juga berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri terkait agar penyelesaian persoalan tanah dan konflik agraria dapat segera dituntaskan. 

Di antara menteri yang ingin segera ditemui AHY adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Karena kata dia, Kementerian ATR/BPN harus berkoordinasi secara intens dengan kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. 

AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin, Rabu (21/2/2024). AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. 

Ditunjuknya AHY menjadi Menteri ATR/BPN sekaligus memastikan partainya, Partai Demokrat menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement