Jumat 23 Feb 2024 16:18 WIB

Menteri Permukiman Israel Terus Sangkal Keberadaan Palestina

Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Setyanavidita livicansera
Pengunjuk rasa pro-Palestina mengangkat spanduk, bendera, dan plakat saat demonstrasi di London, Sabtu, (3/2/2024).
Foto: AP Photo/Kin Cheung
Pengunjuk rasa pro-Palestina mengangkat spanduk, bendera, dan plakat saat demonstrasi di London, Sabtu, (3/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Menteri Permukiman dan Misi Nasional Israel Orit Strook menyangkal eksistensi rakyat Palestina. Dia pun membela pendudukan Israel terhadap Palestina karena menganggap seluruh tanah tersebut milik Israel.

“Tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Tidak akan pernah ada negara Palestina di tanah Israel. Setiap orang yang berbudaya di dunia tahu bahwa tanah ini adalah milik kami, untuk rakyat Israel, dan hanya untuk kami,” kata Strook dalam video pidatonya di parlemen Israel yang diunggah ke akun X resminya, Kamis (22/2/2024), dilaporkan Anadolu Agency.

Baca Juga

Strook, yang tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat mengungkapkan, kehadiran negara Palestina akan menjadi ancaman nyata bagi Israel serta perdamaian dan ketertiban dunia. “Mayoritas besar rakyat Israel menentang pembentukan Negara Palestina,” ujarnya.

Pada Rabu (21/2/2024) lalu, parlemen Israel (Knesset) dengan suara bulat memberikan suara mendukung atas keputusan pemerintah menolak pengakuan sepihak atas negara Palestina. Sebelumnya Pemerintah Israel memang telah menyetujui deklarasi penolakan pengakuan sepihak atas negara Palestina. Deklarasi itu diadopsi setelah beredar kabar bahwa Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Arab akan mendorong pembentukan negara Palestina.

“Israel dengan tegas menolak diktat internasional seputar penyelesaian permanen dengan Palestina. Penyelesaian, jika tercapai, hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, tanpa prasyarat,” demikian bunyi keputusan kabinet Israel pada Ahad (18/2/2024), dilaporkan Times of Israel.

“Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” kata keputusan kabinet Israel seraya menambahkan bahwa pengakuan semacam itu akan menjadi “hadiah teror yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap Tel Aviv.

Menurut surat kabar Washington Post, AS dan sejumlah negara Arab sedang menyelesaikan rencana perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Rencana tersebut mencakup jadwal waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina. Hal itu disebut dapat diumumkan paling cepat beberapa pekan mendatang.

Pada Sabtu (17/2/2024), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Israel memiliki peluang besar untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Dia pun menyebut bahwa pembentukan negara Palestina telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement