REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tengah mendesain pusat studi arsip Presiden ke dua Republik Indonesia, Soeharto, mulai tahun ini, dengan mengumpulkan narasi dan data-data dari keluarganya.
"Pimpinan ANRI pada tahun 2017 mengambil keputusan untuk pertama kali membangun pusat studi arsip kepresidenan Ir. Soekarno, Bapak Bangsa, dan tahun ini, kami sudah mempersiapkan untuk Presiden yang kedua, dimana kami sedang mendesain kira-kira narasinya seperti apa, kami juga sudah mulai menghubungi keluarga Presiden yang ke dua," kata Pelaksana Tugas Kepala ANRI Imam Gunarto dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Imam menyampaikan hal tersebut dalam diskusi sejarah lisan sebagai sumber sejarah dan materi film dokumenter tentang Presiden Soekarno, yang juga mengundang anak dari Presiden pertama tersebut, Guruh Soekarnoputra.
Imam menyebutkan, melalui pusat studi Presiden Soeharto tersebut, diharapkan masyarakat bisa belajar secara lengkap tentang Presiden-Presiden Indonesia, dan bagi para akademisi, fasilitas pembelajaran tentang kepresidenan bisa dinarasikan untuk kebijakan negara yang mengalir sejak Presiden pertama sampai Presiden terakhir.
"Ini sangat bagus untuk mendukung proses keberlanjutan pembangunan nasional, karena tidak ada satupun Presiden yang tidak berniat suci untuk membangun negara, dan itu terekam di dalam kebijakan-kebijakannya," ujar dia.
Ia menjelaskan, ANRI memiliki program tentang arsip kepresidenan sejak tahun 2013, yang didesain dan dirancang sedemikian rupa agar masyarakat bisa belajar tentang para Presiden di Indonesia, termasuk dari Presiden terakhir, Joko Widodo.
"Dari semua Presiden, Presiden Soekarno itu sumbernya tidak pernah habis digali, jadi di semua tempat baik di dalam maupun luar negeri, bukti-bukti jejak perjuangan Bung Karno terus mengalir, ada terus. Setiap kami berkunjung ke negara sahabat, selalu ada cerita tentang Bung Karno," tuturnya.
Imam berharap, dokumentasi atau arsip-arsip penting yang masih tersimpan di tempat tinggal keluarga Presiden, dapat diserahkan ke ANRI, dan apabila memang ada ikatan pribadi yang sangat kuat, bisa didaftarkan sebagai memori kolektif bangsa terlebih dahulu.
"Bisa disimpan di tempat pribadi, tetapi proses pengendalian informasinya bisa dilakukan bersama-sama dengan ANRI, apabila ada yang perlu didigitalisasi atau diperbaiki, kami siap untuk membantu," ucapnya.
Ia juga mengemukakan, ANRI telah mensertifikasi arsip yang sangat penting, yaitu arsip tentang pola pembangunan semesta berencana, yang merupakan salah satu hasil pemikiran Presiden Soekarno yang diperintahkan kepada Muhammad Yamin, yang kala itu menjabat sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas).
"Sertifikasi tersebut menghasilkan sebuah buku sebanyak 17 jilid tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pertama RI, ketika disertifikasi, kami menghadirkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," kata Imam.
Imam mengutarakan, sertifikasi tersebut melibatkan MPR untuk segera ditindaklanjuti agar arsip tentang semesta berencana itu menjadi muruah dan inspirasi untuk menyusun rencana strategis (renstra) Republik Indonesia tahun 2025-2029, yang bertujuan agar pembangunan Indonesia dapat berlanjut mulai dari akar hingga saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika