REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini Indonesia sudah mendapat dukungan untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan terus menyiapkan proses tersebut hingga akhirnya Indonesia resmi masuk menjadi anggota OECD.
"Kami harap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam dua sampai tiga tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam tiga tahun adalah Chile, Estonia, Slovenia, dan Lituania," kata Airlangga usai melakukan pertemuan makan malam dengan 33 Duta Besar Negara Anggota OECD di The Langham Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Airlangga memastikan Indonesia akan menyiapkan roadmap ke depan dalam proses menjadi anggota OECD. Dia memastikan akan menyiapkan dalam pertemuan tingkat menteri pada Mei 2024.
Dia mengungkapkan, perkembangan ekonomi yang baik dengan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang stabil di Asia Tenggara. Untuk itu, Airlangga menganggap pentingnya keanggotan Indonesia dalam aksesi OECD.
"Ini akan melanjutkan proses reform struktural dan juga kebijakan dan regulasi dengan referensi yang banyak dan yang baik yang dimiliki OECD," ucap Airlangga.
Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024. Airlangga menilai hal tersebut merupakan peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD.
"Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya,” ungkap Airlangga.
Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya akan dilakukan ditempuh melalui penyusunan Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD. Peta Jalan Aksesi yang telah disusun tersebut rencananya akan diluncurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Mei 2024 untuk selanjutnya dilakukan proses penyelerasan kebijakan dan standar regulasi.
