REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data Asesmen Nasional (AN) 2022 menunjukkan sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Melihat itu, Kemendikbudristek menyatakan masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
"Melainkan perlu adanya sinergi bersama antarberbagai pihak baik pemerintah, lingkungan masyarakat, maupun keluarga," ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani lewat keterangannya, Senin (11/3/2024).
Dia menerangkan, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencengahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan itu dia sebut menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi seluruh warga dalam satuan pendidikan tersebut.
"Termasuk guru dan peserta didik, serta meningkatkan kualitas pendidikan guna mewujudkan satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan,” ujar Nunuk.
Sebab itu Nunuk mengajak kepada para seluruh pihak untuk mengampanyekan pencegahan dan penanganan kekerasan, serta bergerak bersama menciptakan lingkungan inklusif, berkebhinekaan, dan aman di satuan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek Tetty Herawati Aminudin Aziz mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melawan perundungan dan kekerasan seksual. Dia juga menyebut pihakna berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman.
"Juga melindungi korban perundungan dan kekerasan seksual untuk tidak melakukan atau mendukung aksi tersebut, mengetahui dampak buruk, serta memerangi perundungan dan kekerasan seksual yang dimulai dari lingkungan keluarga," jelas dia.
Psikolog klinis dan keluarga, Nurina, menjelaskan peran orang tua bagi anak adalah bukan hanya sekadar tugas, melainkan sebuah seni yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap peran itu agar siap menjalaninya. Nurina menghimbau kepada para orang tua sekaligus peserta webinar untuk mampu mendeteksi karakteristik atau ciri dari perilaku perundungan.
“Dengan mendeteksi ciri perilaku perundungan dan kekerasan seksual, sebagai orang tua juga kita harus mampu melakukan deteksi awal dari perilaku anak," tutur dia.
Dia mengatakan, peran orang tua dalam pencegahan perundungan dan kekerasan seksual juga harus mampu mengetahui masa psikoseksual anak. Di mana dalam masa anak usia dini yaitu 0-6 tahun mengalami fase oral, anal, dan phalik.
"Masa kanak-kanak pertengahan atau pra-pubertas yaitu 7-12 tahun mengalami fase laten, dan pubertas atau remaja awal mengalami fase genital yang sedang mencari identitas diri sesuai jenis kelamin,” jelas Nurina.
Selanjutnya, Nurina juga mengungkapkan tiga cara dalam menghadapi perundungan dan kekerasan seksual. Pertama adalah dengan promotif yaitu menyinergikan peran orang tua dan sekolah, memberi pengetahuan pendidikan seksualitas sesuai tahapan perkembangan anak, melakukan parenting class, dan melatih keterampilan sosial anak.
Kedua, dengan cara preventif yaitu melakukan gaya pengasuhan sesuai dengan modalitas utama anak, membangun komunikasi harmonis dengan anak, melakukan pola asuh yang seimbang antara demokratis, otoriter dan permisif, serta menyeimbangkan antara harapan dan kemampuan anak.
Ketiga, cara kuratif adalah memperbanyak afirmasi positif pada anak melalui pujian dan penghargaan, meningkatkan self esteem anak dengan fokus pada kompetensi yang dimiliki, melakukan terapi warna, dan mencari bantuan tenaga profesional seperti konseling atau psikoterapi.
"Pendidikan karakter anak terbentuk melalui perjalanan panjang, maka nikmatilah setiap prosesnya karena setiap yang menanam, pasti akan menuai,” kata Nurina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika