REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjawab isu yang menyebut partainya akan mempercepat pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) dari Desember ke Oktober 2024. Isu tersebut menyebut, Munas digelar untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai demi membuka pintu untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun ia menegaskan tak ada rencana untuk menggelar munas pada Oktober, sebelum pelantikan presiden pada tanggal 20. AD/ART Partai Golkar menegaskan bahwa Munas digelar pada Desember 2024.
"Kita solid mendukung Munas dilaksanakan Desember 2024 sesuai AD/ART dan kemudian menuntaskan periode ini sampai akhir," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ia mengatakan, Munas menempatkan 38 DPD sebagai pemilik suara sah untuk memilih calon ketua umum Partai Golkar. Namun tegasnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut, karena pelaksanaannya yang masih lama.
"Dalam AD/ART hasil Munas 2019, leterlijk Munas dilaksanakan di bulan Desember. Bulan Desember ini masih lama sekitar sembilan bulan lagi, jadi saya kira tidak perlu ramai-ramai bicara Munas," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menyebut Partai Golkar memiliki mekanisme pemilihan ketua umum yang dilakukan lewat forum Munas. Hal tersebut merupakan jawabannya ketika ditanya ihwal isu yang menyebut Jokowi ingin menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Ia menjelaskan, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar tertuang dalam AD/ART partai. Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah AD/ART tersebut.
"Ini semua bisa dibicarakan, pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah," ujar Idrus di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
"Artinya tertinggi, betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika