REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partainya terbuka dengan siapa pun yang ingin bergabung. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin.

Namun, bergabung atau tidaknya ke Partai Golkar tergantung individu tersebut. Apalagi hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi Jokowi sudah keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sama-sama kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP, yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP, dan PDIP belum pernah juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Di samping itu, ia sekali lagi menyampaikan pihaknya terbuka jika Jokowi benar ingin bergabung dengan Partai Golkar. Namun ia tak tegas menjawab, soal keterbukaannya tersebut dalam posisi Jokowi sebagai calon ketua umum atau tidak.

"Kalau kemudian beliau mau bergabung, tentu kita menunggu statement resmi dari Pak Jokowi, bahwa kemudian sebelum itu ada pembicaraan-pembicaraan dengan Pak Ketum misalnya, ya itu bisa saja dilakukan," ujar Doli.

"Tapi sampai saat ini saya belum tahu kalau misalnya tadi ada informasi Pak Luhut atau Pak Aburizal sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, saya belum tahu," sambung Ketua Komisi II DPR itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo sebelumnya juga menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan menjadi calon ketua umum partainya lewat musyawarah nasional (munas). Namun, ia menyinggung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar yang menghambat wacana tersebut.

"Ukuran-ukuran menjadi pimpinan partai itu terukur, ada persyaratan administrasi, kemudian PDLT-nya, prestasi, dedikasi, loyalitas. Prestasi kepada siapa? ya kepada partai, dedikasi kepada siapa? ya kepada partai, loyalitasnya ya kepada partai," ujar Firman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Ditanya, apakah ada peluang dipercepatnya munas untuk mengubah AD/ART? ia menjawab bahwa belum ada pembicaraan tersebut. Sebab dalam AD/ART termaktub, Munas digelar pada Desember setiap lima tahun sekali.

"Ya itu nanti kita lihat, namanya politik itu kan dinamis. Kalau sampai sekarang bahwa kita berpegang pada aturan yang ada," ujar Firman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika