Pengumunan dari KPU beberapa malam lalu tentang perolehan suara PPP yang tidak bisa memenuhi ambang batas perolehan suara parlemen itu jelas terasa seperti petir menyambar di malam buta yang tanpa hujan di rumah kaum santri. Partai politik Islam yang mulai hedir pada kancah politik Indonesia mulai awal tahun 1970-an kini memasuki masa kehidupan di episode halam terakhirnya.

‘’Ya saya masih berharap PPP tak sampai terpental dari DPR para Pemilu 2024. Perhitungan suara KPU memang perolehan suara partai tak sampai 4 persen. Tapi kami puya punya data dan perhitungan sendiri bahwa suara kami melebihi ambang batas perlemen threshold itu. Kami memang akan maju ke Mahkamah Konsitusi untuk menggugat keputusan KPU tersebut,’’ kata mantan Wakil Sekjen PPP, Lukman Hakiem, Jumat (22/03/2024).

Lukman adalah wakil sekjen PPP kala sekjen partai dijabat Yunus Yosfiah. Dia juga pernah menjadi staf ahli wakil presiden Hamzah Haz dan juga mantan anggota DPRI dari partai berlambang Ka’bah ini.

Lukman mengaku terganggu emosinya ketika KPU menyatakan PPP tak lolos ambang batas perolehan suara parlemen. Dia jelas mengaku prihatin. Bahkan secara tegas mengatakan kalau sampai benar terjadi, yakni setelah ada putusan MK mengenai hasil perolehan suara PPP, maka peristiwa ini adalah tragedi.

‘’PPP tak lolos ke PPP itu berartti politik umat Islam. Tragedi politik kaum santri. Bayangkan partai Islam tertua di Indonesia yang lahir pada semenjak masa awal Orde Baru terancam taka da lagi. Kaum sanri kini kehilangan salah satu simbol dan sarana politiknya,’’ ujarnya lagi.

Mengapa sampai PPP tak lolos?

Ditanya mengenai penyebab apa sehingga partai berlambang Ka’bah ini tak lolos parliamentary threshold, Lukman dengan setengah bercanda mengatakan elit partai di masa terakhir ini sibuk membuat ‘kurus’ partainya.

‘’Elit partai periode kali ini memang memang mengurus partai. Dia adalah pengurus, tapi maknanya membuat kurus. Ini terjadi karena mereka lebih suka berkonflik sendiri. Jadi selaku pengurus partai mereka malah membuat kurus dukungan konstituennya sendiri,’’ tegas Lukman.

Tak hanya itu, Lukman kemudian menceritakan sejawatnya yakni Prof Bachtir Aly yang kini tengah mempersiapkan buku bertajuk ’50 tahun PPP’, ‘’Beliau mengataklan ternyata susah menulis periode PPP itu. Mengapa? Ini karena PPP selalu berkonflik dan uniknya konflik itu terjadi secara internal. Jadi Pak Bachtiar kesulitan menulis soal periode di dalam PPP.”

‘’Konflik PPP itu misalnya pada awal sekali yakni di masa awal Orde Baru, elite partai dari kader santri MI (Muslimin Indonesia) menyingkirkan kalangan tokoh santri NU. Maka tersingkirlah nama-nama besar seperti KH Yusuf Hasyim. Setelah dikuasi MI kemudian dari internal MI juga menyingkirkannya. Yang terakhir ini elite PPP yang merupakan santri NU menyingkirkan elite sebelumnya dari santri NU juga. Apa gak lucu? Apa gak tragis?,’’ ujarnya.

Menyinggung mengenai imbas perpecahan PPP terakhir yang terjadi akibat ketua umumnya yang dijabat Suharno Monoarfa diganti di tengah jalani, Lukman mengaku itu juga ada imbasnya. Akibat perpecahan itulah maka kostituen partai semakin mengecil, Mereka jelas jengah karena partai terus berkonflik.

Keprihatinan bila sampai PPP terdegradasi dari parlemen itu sebenarnya sudah lama dikemukan para tokoh umat Islam. Hal itu misalnya ditegaskan pada awal Maret tahuj 2024 oleh Wasekjen Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Da'wah dan Ukhuwah KH. Arif Fakhruddin. Kala itu perolehan suara PPP melalui ‘Sirekap’ KPU masih terindikasi lebih dari 4 persen.

Menurutnya, PPP itu mewakili aspirasi umat Islam, Maka harus tetap berkiprah dan mengabdi untuk umat dan bangsa. PPP adalah partai Islam pertama hasil fusi parpol Islam era Orde Baru. Maka PPP bisa dilihat sebagai simbol partai persatuan umat Islam.

"PPP adalah partai Islam yang juga didirikan oleh ulama kharismatik NU dan tokoh Umat Islam. Oleh karenanya PPP juga partai santri dan partai kiai," ujarnya mengutip keterangan tertulisnya yang dimuat diberbagai media.

Jadi benar, bila PPP sampai terlempar dari parlemen maka itu salah satu tragedy besar politik Islam di Indonesia?

Ikuti Whatsapp Channel Republika