REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan partainya tidak ingin menagih jumlah jatah kursi di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. AHY mengatakan hal itu hanya akan menambah beban pikiran Prabowo yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Demokrat tidak ingin menambah beban. Karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan," kata AHY di Istana Negara di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
AHY menambahkan yang harus menjadi fokus utama Prabowo-Gibran ke depan adalah supaya segera menyiapkan transisi pemerintahan. Karena begitu Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan diharapkan langsung berjalan efektif. Di mana sudah dapat mengetahui apa saja yang jadi program prioritas, termasuk janji-janji kampanye mana saja yang harus segera diwujudkan.
"Nah di sinilah kita berharap bisa memberikan masukan-masukan. Masa transisi ini lah waktu yang terbaik, karena kalau nanti sudah ada pemerintahan yang baru harusnya sudah bisa langsung berjalan, tidak lagi mundur ke belakang," ujar AHY.
AHY sendiri mengaku belum tahu kapan akan bertemu secara empat mata dengan Prabowo mengenai keberlanjutan kerja sama dengan Partai Demokrat. Meski begitu, AHY menyebut Partai Demokrat mendukung semangat rekonsiliasi yang sedang digencarkan Prabowo.
Di mana Prabowo akan mencoba mengajak partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) mau ikut bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. Setelah rekonsiliasi rampung, AHY meyakini Prabowo akan mengumpulkan para ketua umum partai untuk mengkaji ulang mengenai koalisi.
"Kita dengan Pak Prabowo juga mengajak berbagai pihak untuk menatap ke depan dan selebihnya tadi kami juga tadi bertanya kapan kira-kira akan regrouping, utamanya para pimpinan parpol Koalisi Indonesia Maju. Tetapi beliau mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lah tentunya kita mencari waktu untuk bisa regrouping dan membahas langkah selanjutnya karena pertanyaannya adalah setelah KPU menetapkan tadi lalu apa?" kata AHY menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika