REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dalam beberapa waktu terakhir pemberitaan terkait tumpukan sampah di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta kembali mengemuka. Hal ini disinyalir akibat transisi layanan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Anggota DPR RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukamta mengaku mendapat banyak keluhan terkait persoalan sampah di Kota Yogyakarta.
"Sudah lebih dari setahun keluhan ini saya dapatkan, baik dari tetangga maupun warga masyarakat yang bertemu dalam beberapa agenda penyerapan aspirasi. Beberapa hari ini kembali menghangat, ternyata masih persoalan yang sama. Hingga saat ini Pemkot belum ada solusi yang optimal untuk penampungan dan pengelolaan sampah setelah Gubernur menyerahkan penanganan sampah ini sepenuhnya ke Kabupaten/ Kota," kata Sukamta dalam siaran pers, Kamis (25/4/2024).
Sukamta mengaku heran pemerintah Kota sampai saat ini belum bisa atasi masalah sampah, karena punya anggaran yang memadai. Tapi dirinya kagum dengan warga Kota Yogya yang masih sabar, tidak sampai ada demo-demo ke Pemkot setelah masalah ini berlarut-larut.
"Persoalan sampah yang tidak tertangani ini kan seperti orang mau BAB tapi tidak nemu toilet. Sebagian warga yang pikirannya pendek terus buang sampah sembarangan. Akhirnya masalah jadi makin meluas. Kota Yogya jadi viral karena masalah sampahnya. Ini memalukan tidak hanya buat Pemkot, tapi kita semua sebagai warga Jogja," ujarnya.
Oleh sebab itu Sukamta berharap Pemkot Yogya segera dan fokus berikan solusi jangka pendek. Jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan. Yang saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton perhari. Pemkot bisa mengomunikasikan hal ini ke Gubernur. Rencana optimalisai 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas.
"Di level RT, RW dan Kampung, pemkot mestinya bisa memberikan stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan. Dan pengambilan sampah ini sudah dengan sistem terpilah. Selama ini warga sudah diminta memilah, tapi di pembuangan dicampur lagi oleh petugas. Ini perlu jadi perhatian Pemkot," katanya.
Yang juga tidak kalah penting, menurut Sukamta, Pemkot perlu menyiapkan roadmap untuk penanganan sampah jangka panjang. Ini tentu menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Kuncinya edukasi secara terus menerus di sekolah, rumah tangga dan masyarakat. Pemkot juga perlu membuat peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah, misal dengan kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika