Jika tak ada yang mengambil peran oposisi, kebijakan yang hadir akan seperti masa Orde Baru sehingga cenderung merugikan masyarakat. Apalagi jika semua partai politik di parlemen bergabung dengan koalisi besar tersebut.

"Kalau semuanya masuk (koalisi Prabowo-Gibran), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ujar Lili dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi. Meskipun, PKS sudah menyatakan keinginannya untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.

"Tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," ujar Lili.

Ia juga tak sependapat dengan narasi yang menyebut DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasannya, meskipun semua partai politik tergabung dalam koalisi besar. Tegasnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi dan membuat lembaga legislatif itu akan melempem mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," ujar Lili.