REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengingatkan agar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk tidak 'kebablasan' dengan merangkul semua pihak ke dalam koalisi. Sebab, menurutnya, koalisi yang terlalu gemuk dapat berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.

"Waktu yang tersisa sebelum pelantikan adalah kurang lebih enam bulan, sehingga perlu diingatkan agar waktu tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan di atas," kata Haidar, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Haidar menilai, politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Terlebih, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap bergabung dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bersedia jika diajak.

Maka dari itu, menurutnya, kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula, sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi.