REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 16 proyek strategis nasional (PSN) baru dilaksanakan pada masa pemerintahan berikutnya dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang kemarin yang terakhir disetujui itu ada 16 (PSN baru),” katanya saat konferensi pers di sela Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi Proyek Strategi Nasional di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Sebanyak 16 PSN yang terbagi atas 14 proyek dan dua program tersebut dilaksanakan era pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan pelaksanaan 16 PSN tidak menggunakan APBN, tetapi oleh pihak swasta, salah satunya proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) bidang kesehatan di kawasan BSD City.
“Karena kita punya KEK kesehatan satu di Sanur, dua di BSD, kemudian yang ketiga di Batam. Karena KEK kesehatan tidak berhenti, jadi itu selalu dibutuhkan,” ucapnya.
Karena tidak menggunakan APBN, katanya, 16 PSN tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan fasilitas terkait dengan lahan.
“Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian fasilitas terkait dengan lahan, kemudian juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya bisa lebih cepat. Kalau insentif itu kebanyakan untuk memperoleh tanah dan perizinan,” katanya.
Airlangga merinci 16 PSN baru itu, yakni proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang.
Selain itu, Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front, Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah, Pengembangan Kawasan Terpadu di BSD.
Selain itu, Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau, Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, dan Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
“Sedangkan dua PSN program yaitu program pengembangan Teknologi Pembayaran Jalan Tol MLFF dan program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney,” katanya.
Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, pemerintah berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan PSN dalam berbagai sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri.
Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2023, tercatat 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian, serta 44 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan dengan penyerapan tenaga kerja langsung 2,71 juta orang.
Pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.
Untuk itu secara khusus pada sektor pengolahan mineral, pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN yang di antaranya sembilan smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun dan empat smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai tiga juta ton per tahun.
Pada tahun ini, pemerintah mengestimasikan untuk dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp 554 triliun.
Guna mencapai target tersebut, katanya, perlu pembahasan terkait dengan sejumlah isu strategis yang memerlukan dukungan penyelesaian dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perizinan dan penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi.
Capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan proyek, meliput penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi.
Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam pemerintahan ke depan.
“Oleh karena itu, saya berharap dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar PSN dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana target yang telah ditetapkan,” kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika