REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya menargetkan bisa merampungkan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 554 triliun di tahun 2024.
“Dari 41 PSN (Proyek Strategi Nasional) senilai Rp 554 triliun diharapkan selesai di tahun 2024,” kata Airlangga di sela Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi Proyek Strategi Nasional di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Menko Perekonomian menyebutkan secara kumulatif, sebanyak 198 proyek telah selesai sejak 2016. Total realisasinya mencapai Rp 1.614 triliun dengan melibatkan tenaga kerja 2,71 juta orang. Ada 44 proyek dan tiga program masih dalam tahap konstruksi.
“Secara kumulatif 198 proyek telah selesai sejak tahun 2016, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi. Realisasi yang selesai (secara kumulatif) senilai Rp 1.614 triliun dan penyerapan tenaga kerja 2,7 juta orang,” ujar Arilangga.
Dia menambahkan bahwa pemerintah juga menargetkan pembangunan proyek mineral kritis sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi Rp 248 triliun, yang terbagi atas hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, alumina, dan pasir besi menjadi pig iron.
“Dan kemudian dalam rangka pembangunan kritikal mineral itu terdapat 16 proyek dengan nilai investasi Rp 248,75 triliun. Ini terdiri atas hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi daripada bauksit, alumina, dan juga hilirisasi dari pasir besi menjadi pig iron,” jelasnya.
Dari proyek strategis nasional Airlangga berharap bisa menjadi backbone dari pada transformasi perekonomian di Tanah Air.
“Dan komitmen daripada para stakeholder di dalam menyelesaikan program diharapkan selesai pada waktunya,” tutur Airlangga.
Airlangga menambahkan pembangunan PSN yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan di periode berikutnya adalah proyek strategis yang tidak menggunakan APBN, seperti PIK dan BSD.
“Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian fasilitas terkait dengan lahan, kemudian juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya bisa lebih cepat,” ujar Menko Perekonomian.
Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta penyediaan lahan pelepasan kawasan hutan dan penerbitan perizinan untuk PSN sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
“Bapak Presiden mengarahkan untuk penyesuaian daftar PSN yang dapat diselesaikan di tahun ini,” kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika