REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas yang menjurus pada sikap oposisi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut analisisnya, posisi oposisi PDIP kemungkinan lebih mengarah pada mitra kritis. 

"DNA-nya PDIP ini kan perlawanan perjuangan jadi sangat mungkin kemudian kalau Istilah Bu Megawati tidak bekerja sama dengan pemerintah, tapi dari sejarahnya PDIP berada di luar pemerintahan itu masih menjadi mitra tapi mitra kritis," kata Hensat dalam keterangannya, Jumat (23/5/2024). 

Menurut Hensat, posisi sebagai mitra kritis itu bisa dilihat dari perjalanan PDIP sebelumnya, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kader PDIP Taufiq Kiemas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada medio 2009--2013. 

"Itu terjadi pada saat Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR di zamannya SBY, jadi keliatannya kalaupun mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai mitra kerjasama yang kritis itu akan terjadi lagi karena kan menurut Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) PDIP nampaknya pemenang pemilu dan bisa Mba Puan yang menjadi ketua DPR jadi bisa terulang itu sejarah," jelasnya. 

Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung pentingnya penyeimbang pemerintah saat berpidato dalam Rakernas. Hal itu penting dalam menyikapi politik ke depan.

"Penting ada check and balance, demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," kata Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDIP di kawasan Jakarta Utara, Jumat (23/5/2024). 

Megawati mengatakan dirinya tidak menafikan esensi politik karena politik merupakan upaya untuk mendapat kekuasaan. Dalam kesempatan itu, Megawati menyampaikan bakal merumuskan sikap politik dengan cermat.

"Sikap PDIP ke depan harus dicermati seksama. Partai mendengar semua akar rumput dan berjuang demi demokrasi sehat," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika