REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat puluh lima tahun lalu, kerusuhan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari 1974) terjadi. Kerusuhan sosial pertama setelah Orde Baru (Orba) berkuasa. Aksi itu memprotes pembangunan di Indonesia yang dinilai hanya menguntungkan “orang kaya”.
Salah satu saksi sejarah peristiwa Malari, Hariman Siregar menjelaskan aksi tersebut menuntut pemerataan ekonomi di Indonesia. Hariman yang merupakan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi motor demonstrasi itu.
“Pada 1974 ini kan, kita melihat Orba ini ngejarnya kan strategi pembangunan. (Tapi) strategi pembangunannya untuk pertumbuhan grup semata,” kata Hariman, Selasa (15/1).
Jauh sebelum aksi massa itu pecah, mahasiswa sudah menyampaikan sinyalemen masalah kesenjangan di Indonesia. Sebab, pembangunan yang masif saat itu, hanya menguntungkan grup saja.
Mahasiswa resah kondisi itu akan menyebabkan konflik ketegangan. Namun, peringatan mahasiswa hanya dianggap angin lalu. Menurut Hariman, penguasa menganggap sinyalemen mahasiswa hanya pendapat “anak kecil” tak tahu apa-apa.
Wiwoho dan Banjar dalam buku Memori Jenderal Yoga menuliskan, Presiden Soeharto menerima 85 mahasiswa berbagai perguruan tinggi pada 11 Januari 1974. Mereka membahas masalah hangat yang menjadi keprihatinan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawahan pemimpin negara. Mahasiswa beranggapan, saat itu Indonesia dirongrong para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah.
Presiden Soeharto mencoba menenangkan melihat sikap agresif mahasiswa. Hasil dialog selama dua jam itu, tidak memuaskan hati mahasiswa. Mereka bertekad meneruskan aksinya di jalanan.
Sembari mengingat alasan aksi itu terjadi, Hariman mempertanyakan untuk apa pembangunan jika tidak ada pertumbuhan ekonomi? Apa yang mau dibanggakan?
“Seluruh dunia saat ini merasakan sinyalemen kita dulu, sekarang dirasakan di seluruh dunia,” ujar dia.
Dia mencontohkan demo di Prancis yang berlangsung selama sembilan pekan terjadi karena pembangunan yang tidak berdampak pada masyarakat kecil. Pembangunan setelah Perang Dunia II ujungnya hanya akumulasi kekayaan pada satu persen saja. Sementara di Indonesia sekarang, Hariman mengibaratkan empat orang Indonesia lebih kaya dari satu juta penduduk Tanah Air.
“Itu gimana kalau begitu. Bagaimana kita mau bersatu kalau ada yang kaya dan miskin,” kata dia.
Hariman mengatakan aksi massa itu berakhir dengan 'kekalahan' mahasiswa. “Akhirnya, kita kalah, ditumpas, dibubarin dewan mahasiswa, ditangkap kita, dituduh kita bikin huru-hara,” ujar dia.
Dia tidak heran jika saat ini, masih ada tuntutan atas permasalahan yang sama. “Sekarang ribut terus saja mengenai itu. Sekarang isunya itu lagi (pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat),” kata dia.
Padahal dari dahulu, Hariman dan mahasiswa lainnya mengusulkan pembangunan jangan semata-mata karena pertumbuhan, tetapi ada pemerataan. Karena itu, mahasiswa meminta ada aturan yang melarang modal-modal besar masuk ke wilayah yang bisa dikerjakan pemodal kecil.
“Sekarang malah mau dibuka orang asing. Kan nggak ada kerjaan kita. Percaya nggak? Orang kalau belum kejadian, belum percaya, ngomong apa sih mahasiswa ini,” ujar Hariman.
Terkait kerusuhan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Hariman menyatakan hal itu bukan ulah mahasiswa. Saat itu, proyek-proyek besar ada di kawasan Senen, seperti Coca-cola dan Toyota. “Simbol-simbol” modal asing yang dianggap rakyat, menguasai Indonesia.
“Bukan (mahasiswa itu), tapi kita dianggap tanggung jawab, kita tanggung jawablah,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika