REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, UNESCO memperkenalkan pedoman baru untuk ‘menghijaukan’ sekolah dan kurikulum. Pedoman tersebut menekankan pentingnya memberdayakan pemuda untuk berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim.
Dalam pernyataannya, UNESCO menjelaskan bahwa kata 'menghijaukan' di sini berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari materi mengajar hingga kegiatan sekolah.
“Menghijaukan sekolah dan kurikulum merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang," kata Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam pernyataan UNESCO, Jumat (7/6/2024).
Menurut dia, sudah saatnya pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sekolah, di seluruh jenjang pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi pada tindakan. "Sehingga dapat membantu pemuda memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membuat perubahan,” kata dia.
Analisis UNESCO terhadap 100 kerangka kurikulum nasional pada tahun 2021 mengungkapkan hampir setengah atau sekitar 47 persen dari kurikulum tersebut tidak menyinggung perubahan iklim. Hanya 23 persen guru merasa mampu menangani isu iklim secara memadai di kelas, dan 70 persen dari pemuda yang disurvei tidak dapat menjelaskan isu perubahan iklim, mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang cara pengajaran mengenai iklim saat ini.
Berdasarkan analisa ini, Audrey Azoulay menjadikan pendidikan lingkungan sebagai prioritas bagi organisasi untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara anggotanya.
UNESCO memimpin ‘Kemitraan Pendidikan Hijau’, yang kini memiliki lebih dari 80 negara anggota, dan memungkinkan kolaborasi lebih dari 1300 organisasi, termasuk badan-badan PBB, mayarakat sipil, organisasi pemuda, serta sektor swasta. Komunitas ini menyediakan berbagai alat penting bagi negara-negara untuk memperkuat peran pendidikan dalam mengatasi gangguan iklim.
Dalam pernyataannya, UNESCO mengatakan pembelajaran saat ini hanya fokus pada penyampaian pendidikan formal bukan pembelajaran yang berorientasi pada tindakan.
Sebuah laporan baru yang diterbitkan bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyoroti bahwa pendidikan formal terlalu fokus pada penyampaian pengetahuan tentang isu lingkungan, bukan pada tindakan. Menurut UNESCO pendidikan formal juga gagal menunjukkan peran yang dapat dilakukan siswa dalam mengatasi krisis iklim.
Laporan tersebut berpendapat pendidikan yang berkelanjutan harus fokus pada pengalaman langsung yang lebih memungkinkan untuk mengarah pada perubahan. Untuk mencapai tujuan ini, maka UNESCO mempromosikan dua pedoman konkret bagi negara anggota dan komunitas pendidikan di seluruh dunia.
Usulan pertama adalah Pedoman Kurikulum Hijau dari UNESCO yang untuk pertama kalinya menyediakan pemahaman umum tentang apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan mengenai iklim, dan bagaimana negara dapat mengintegrasikan topik lingkungan dalam kurikulum pendidikan.
Pendoman itu mencakup capaian pembelajaran yang terperinci menurut kelompok usia masing-masing dari usia 5 tahun hingga 18 tahun ke atas. Panduan ini fokus pada pentingnya mempromosikan pembelajaran aktif dan merancang berbagai kegiatan praktikal.
Usulan kedua adalah Standar Kualitas Sekolah Hijau dari UNESCO yang merupakan pedoman yang dikembangkan melalui kerja sama dengan badan PBB lainnya, masyarakat sipil, dan badan negara. Pedoman ini menetapkan persyaratan mínimum tentang cara menciptakan ‘sekolah hijau’ dengan mempromosikan pendekatan yang berorientasi pada tindakan.
Standar ini merekomendasikan agar seluruh sekolah membentuk komite tata kelola lingkungan yang mencakup siswa, guru, dan orang tua untuk mengawasi pengelolaan yang berkelanjutan. Standar tersebut juga menyerukan untuk mendorong pelatihan guru, melakukan audit energi, air, makanan, dan limbah, sekaligus menyerukan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat luas untuk membantu siswa mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika