REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos Toyota, Akio Toyoda kemungkinan akan mendapat tekanan berat bahkan penurunan dukungan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pekan depan. Hal ini karena skandal pelanggaran uji sertifikasi yang menghantam Toyota, Daihatsu dan Hino.
Meskipun Toyoda tidak dalam bahaya besar untuk tidak terpilih kembali, kurangnya dukungan pemegang saham bisa memicu reformasi perusahaan. RUPST tahun ini digelar di tengah-tengah skandal yang melibatkan pelanggaran uji sertifikasi di Toyota Grup.
Penasihat proxy Institutional Sharholder Services Inc. dan Glass Lewis & Co, telah merekomendasikan agar Toyoda tidak dipilih kembali, dengan alasan kekhawatiran atas tata kelola dan independensi dewan. Skandal lain mengenai pelanggaran pengujian juga terungkap setelah rekomendasi tersebut.
Pada tahun lalu, peringkat dukungan terhadap Toyoda turun menjadi 85 persen dari 96 persen pada tahun 2022. Namun, Toyoda hanya membutuhkan mayoritas untuk terpilih kembali dan meskipun ada skandal, bisnis Toyota tetap berjalan baik.
Apalagi Toyoda, cucu dari pendiri Toyota, telah menjabat sebagai dewan direksi sejak tahun 2000, menjadikannya direktur terlama.
"Saya tidak berasumsi Akio Toyoda-san tidak diangkat kembali," kata James Hong, kepala penelitian mobilitas di Macquarie dikutip dari Reuters. "Hanya saja, turunnya tingkat persetujuan akan menjadi tanda bahaya bagi manajemen."
Hong menambahkan bahwa tindakan potensial dari Toyota untuk melawan kritik terhadap tata kelola dapat mencakup percepatan upayanya untuk mengurangi kepemilikan lintas saham, khususnya kepemilikan saham di perusahaan non-otomotif seperti perusahaan pembiayaan atau perusahaan telekomunikasi KDDI (9433.T).
Hasil pemungutan suara akan diumumkan pada hari Selasa, meskipun tingkat persetujuannya tidak akan diungkapkan hingga hari Rabu. ISS mempermasalahkan cara produsen mobil tersebut menangani penyimpangan sertifikasi dalam grup Toyota, dengan mengatakan bahwa Toyoda harus dianggap "bertanggung jawab" atas kesalahan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika