REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soal berbagai hal pada penyelenggaraan haji 2024 bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait dengan masalah tempat, kasur, katering, tempat wudhu, kamar mandi, dan toilet, semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq, karena pihak Kemenag mendapatkan itu semua adalah lewat kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," katanya melalui keterangan di Jakarta, Ahad (23/06/2024).

Ketua PP Muhammadiyah itu menjelaskan permasalahan soal jamaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati, namun dijadikan tempat menaruh barang oleh jamaah yang ada di sebelahnya.

Adapun terkait matras yang berukuran kecil, yang menyebabkan adanya jamaah yang meletakkan barang di atas matras jamaah lainnya, kata dia, merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama, karena berkaitan dengan luas lahan yang terbatas, sementara jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun terus bertambah.

"Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya kalau para jamaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jamaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat," paparnya.

Sementara keluhan terkait toilet, lanjut Anwar, disebabkan oleh tidak seimbang jumlah toilet dan jamaah yang ada, yang juga seharusnya disiapkan oleh masyariq yang ditentukan.

Untuk itu ia meminta kepada pihak Kemenag RI untuk dapat mempertegas kerja sama yang dibangun antara Kemenag dengan pihak masyariq, agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali.

Ia juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia secara langsung mengusulkan kepada pihak Pemerintah Arab Saudi untuk membangun bangunan bertingkat di Mina.

Menurut Anwar, adanya bangunan bertingkat dapat meminimalisasi sejumlah evaluasi tersebut, yang pada umumnya berasal dari hal yang serupa, yakni keterbatasan lahan.

"Ini penting dilakukan, karena yang mengalami masalah dalam hal ini tidak hanya jamaah haji Indonesia saja, tapi juga jamaah dari negara-negara lain," tutur Anwar Abbas.

Soal Timwas Haji

Lihat halaman berikutnya >>>

Ikuti Whatsapp Channel Republika