REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merekomendasikan sekitar 4.000 guru honorer daerah itu untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Sebanyak 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Ahad (21/7/2024).
Sebanyak 2.700 kepala sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), serta sekolah luar biasa (SLB) se-DKI Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut. Heru didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Agus Joko Setyono dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin.
Heru mengingatkan, jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan, sebelumnya disebut cleansing.
Oleh karena itu, menurut Heru, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Disdik DKI Jakarta. Heru juga menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.