REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan terus membuat perubahan terhadap naskah gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas. Hal ini disebut membuat perundingan menjadi sia-sia karena Netanyahu disebut memang tak ada niat menghentikan agresi ke Gaza.
Media Israel melaporkan pada Jumat bahwa kepala Pusat Tahanan Perang dan Orang Hilang, Nitzan Alon, dan kepala Shin Bet Ronen Bar "tidak akan melakukan perjalanan ke Qatar pekan depan" untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.
Komentator urusan militer untuk Channel 12 Israel, Nir Dvori, mengatakan bahwa kedua pejabat senior tersebut percaya bahwa perjalanan itu sia-sia karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin melakukan perubahan pada perjanjian yang tidak akan diterima Hamas. Hanya pimpinan Mossad Yossi Cohen akan ke Qatar.
Hal serupa dilaporkan Reuters mengutip seorang pejabat Barat, seorang sumber dari Palestina dan dua sumber dari Mesir. Israel mengatakan bahwa pengungsi Palestina harus disaring ketika mereka kembali ke wilayah utara wilayah tersebut ketika gencatan senjata dimulai, dan Israel melanggar perjanjian yang mengizinkan warga sipil yang mengungsi ke selatan untuk bebas kembali ke rumah mereka, kata empat sumber tersebut kepada Reuters.
Para perunding Israel “menginginkan mekanisme pemeriksaan bagi penduduk sipil yang kembali ke utara Gaza, karena mereka khawatir penduduk tersebut dapat mendukung” pejuang Hamas yang masih bertahan di sana, kata pejabat tersebut.
Kelompok pejuang Palestina menolak permintaan baru Israel, menurut sumber-sumber Palestina dan Mesir, namun seorang pejabat senior Israel mengatakan Hamas belum melihat proposal terbaru tersebut, yang diperkirakan akan keluar "dalam beberapa jam mendatang".
"Pesan-pesan dari Hamas ini aneh karena kami belum mengirimkannya, belum ada yang membacanya. Bahkan para perunding pun belum mendapatkannya. Mereka akan membacanya sebelum mentransfernya ke Hamas untuk ditanggapi," kata pejabat itu. yang berbicara tanpa menyebut nama karena sensitifnya masalah ini.
Sumber-sumber di Mesir mengatakan ada masalah lain terkait permintaan Israel untuk mempertahankan kendali atas perbatasan Gaza dengan Mesir, yang ditolak Kairo karena dianggap berada di luar kerangka kesepakatan akhir yang diterima kedua belah pihak.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tuntutan Israel.
“Netanyahu masih mengulur waktu. Sejauh ini tidak ada perubahan dalam pendiriannya,” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri, yang tidak mengomentari secara langsung tuntutan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika