Rabu 07 Aug 2024 07:22 WIB

Bappenas dan WRI Susun Indikator Transisi Berkeadilan

Transisi berkeadilan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Rep: Lintar Satria / Red: Satria K Yudha
Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (15/2/2024).
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (15/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PPN/Bappenas menandatangani note kesepahaman (MoU) dengan WRI (World Resources Institute) Indonesia untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Salah satu bentuk kolaborasi yang akan dilaksanakan adalah penyusunan studi kerangka dan indikator transisi berkeadilan di Indonesia.

"Melalui kolaborasi ini kami bermaksud memfasilitasi upaya transisi menuju ekonomi hijau dan dekarbonisasi berbagai sektor dengan melakukan kajian ilmiah," kata Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi dalam Kick-Off Meeting Penyusunan Studi Indikator Transisi Energi Berkeadilan, Selasa (6/8/2024).

Baca Juga

Nurata mengatakan WRI juga akan berkontribusi dalam pembangunan data, berpartisipasi dalam pertemuan penyusunan kebijakan dan memberikan masukan pada rancangan dokumen kebijakan yang relevan. Beberapa topik yang saat ini sudah diinisiasi Bappenas dan WRI Indonesia meliputi penyusunan kajian akademik, perencanaan dekarbonisasi di sektor sumber daya  mineral kritis khususnya di industri nikel.

"Yang kedua adalah penyusunan dan perencanaan strategi pengelolaan ekosistem karbonbiru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Nirarta.