REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendorong penurunan impor LPG. Bahlil menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, harus dilakukan hilirisasi di sektor tersebut.
Saat ditemui awak media di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (19/8/2024) malam WIB, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro angkat bicara terkait hal ini. Wiko mengakui di internal mereka langsung terjalin koordinasi setelah keluar pernyataan dari Menteri ESDM yang baru dilantik.
"Tadi ibu Dirut (Nicke Widyawati) juga menyampaikan ke direksi untuk upaya-upaya peningkatan produksi nasional, pemanfaatan LNG (liquefied natural gas/gas alam cair) dan juga peningkatan produksi nasional LPG akan kita tindak lanjuti. Kami siap duduk bersama dengan pak Menteri bicara solusi peningkatan produksi tersebut," kata Wiko.
Ia menerangkan, ada dua sumber yang mengandung propana (C3) dan butana (C4). Itu merupakan bahan baku LPG. Pertama dari sumber gas alam langsung, dan yang kedua sebagian dari produksi kilang yang menghasilkan LPG.
Apakah potensinya besar? Ini dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan nasional. Sehingga impor bisa ditekan.
"Kemampuan produksi nasional memang masih jauh di bawah demand domestik, Oleh sebab itu kita harus memikirkan bersama-sama bagaimana mengalihkan ataupun mencari alternatif pasokan bahan bakar gas lainnya seperti jaringan gas yang bisa kita maksimalkan. Juga dengan memanfaatkan gas alam yang ada, kemudian transmisi gas yang kita miliki," ujar Wiko.
Mengenai harga, ia belum bisa berbicara angkanya. Itu harus melalui perumusan bersama antara Pertamina dengan pemerintah.
Sebelumnya, Bahlil telah menyinggung hilirisasi LPG saat memberikan sambutan perdana sebagai Menteri ESDM. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia mengaku harus melanjutkan optimalisasi peningkatan lifting minyak. Terutama di sumur-sumur idle (reaktivasi) yang dilaporkan SKK Migas.
"Jadi Ibu Dirut Pertamina (Nicke Widyawati), ini kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apa yang kita harus ubah? Apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif?" ujar Bahlil.
Ia juga menyentil nama Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Ia meminta data lengkap menindaklanjuti pernyataan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif. Ini terkait impor LPG yang terlalu banyak.
"Arahan Pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi, segera kita membangun hilirisasi LPG," ujar Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika