REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketum PSI Kaesang Pangarep tetap dapat berpeluang maju di Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Dalam Rapat Badan Legislatif DPR untuk pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) revisi UU Pilkada, Rabu (21/8/2024), mayoritas anggota dewan sepakat bahwa batas usia 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih, bukan pada saat pendaftaran.

Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. "Setuju ya merujuk ke Mahkamah Agung ya," ujar pimpinan sidang Mohcamad Baidlowi saat.

Anggota PDIP sempat mempertanyakan putusan ini. Karena secara logika hukum seharusnya saat pendaftaran, bukan pelantikan. Mereka pun meminta agar pimpinan dewan bertanya kepada anggota fraksi lain.

"Kan sudah dihitung kelihat fraksinya," ujar Baidlowi.

"Silahkan dilanjut pimpinan sidang," teriak anggota Fraksi lainnya.

"Disetujui Panja dengan rumusan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih," demikian bunyi kesepakatan tersebut."  

Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana. Uji materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menyangkut aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 23 P/HUM/2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon".

MA meyakini Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Lewat putusan ini, MA menginstruksikan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

Putusan MK

Putru bungsu, Presiden Jokowi, Kaesang lahir pada 25 Desember 1994. Saat penetapan calon kepala daerah nanti, usia Kaesang baru 29 tahun, belum memenuhi syarat. Namun lewat putusan MA, jika Kaesang nanti terpilih, maka pada saat pelantikan ia akan berusia 30 tahun. Artinya ia bisa tetap maju. 

Kaesang seperti diketahui telah digadang-gadang bakal menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah bersama Ahmad Luthfi. Nasdem, Gerindra, PAN, termasuk partai yang telah mendorong Kaesang.

Namun dalam putusan MK terbaru, peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 kian kecil. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika