REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang hendak mengubah skema subsisi KRL Commuter Line menghebohkan media sosial (medsos). Skema subsidi yang diberlakukan tidak lagi dipukul rata alias semuap penumpang sama, melainkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

Menanggapi kebijakan tersebut, sebagai pengguna KRL Fuji (35 tahun) warga Tangerang, Banten, merasa lelah dengan aturan yang tak masuk akal tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat kelas menengah, Fuji merasa sangat diperas secara finansial oleh pemerintah.

"Lelah dengan negara Konoha ini. Yang capek kerja kita, yang makin kaya penguasa," ungkap Fuji yang setiap hari bekerja di kawasan Jakarta Selatan tersebut kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Hal senada diungkapkan warga Bekasi, Yolanda (32). Menurut dia, kebijakan yang akan diterapkan Kemenhub pada tahun depan, malah tidak tepat sasaran. Pasalnya, ada permasalahan yang lebih pelik dan harus segera diselesaikan

"Masalah pelik KRL itu tuh ada di kurangnya unit kereta dan jalur rel yang tidak ditambah dari zaman Belanda. Tapi, dua itu memang hal yang paling sulit dilakukan dan yang gampang tuh memang buat kebijakan tidak bener seperti ini," tutur Yolanda.

Sementara warga Jakarta Barat, Aisha (36) menuding para pembuat kebijakan skema subsidi menggunakan NIK bukanlah pengguna transportasi umum. Besar kemungkinan para pemangku kebijakan tersebut baru merasakan moda transportasi umum hanya pada saat seremoni peresmian.

"Ya permasalahannya, orang yang buat aturan mana pernah hidupnya susah naik transportasi publik setiap hari. Sementara rakyat kelas menengah terutama, setiap harinya kegencet di KRL, tidak kebagian bansos, gaji pas-pasan. Gaji pun cuman numpang lewat dikata," ujar Aisha.

Sementara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal memastikan belum ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

"Rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata Risal dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Menurut Risal, untuk memastikan skema tarif subsidi KRL betul-betul tepat sasaran, DJKA Kemenhub masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. "Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ucap Risal. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika