REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan regulasi pemain muda U-21 di kompetisi Pegadaian Liga 2 musim 2024/2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia pada masa depan.
Liga 2 musim ini mewajibkan seluruh tim untuk mendaftarkan minimal lima pemain muda U-21. Kuota ini bertambah dari musim sebelumnya yang diwajibkan mendaftarkan tiga pemain muda U-21.
"Sekarang, kita mendorong pemain timnas di bawah U-21 harus dimainkan di Liga 2," kata Erick pada acara jumpa pers Liga 2 musim 2024/2025 di Pegadaian Tower, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
"Hal-hal ini saya harapkan berkesinambungan antara Liga 2, Liga 1, dan timnas ini punya jenjang yang baik. Di Liga 2 para pemain U-21 dibina yang timnas, yang di Liga 1 pemain timnasnya bermain, lalu timnasnya bermain. Di Liga 2 dan Liga 1 juga berkesinambungan," tambahnya.
Pria 54 tahun itu berharap penerapan regulasi ini dapat memunculkan generasi-generasi emas baru yang bertalenta.
Dalam jangka panjang, ia berharap generasi emas pesepak bola ini akan terus berdatangan dan menjadi sebuah tradisi setiap tahunnya.
"Ya kita tahu kita punya yang namanya generasi emas hari ini. Tetapi kita harus menanti juga generasi emas berikutnya," katanya.
"Kemarin kita lihat U-20 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. U-17 kita sudah bermain baik tapi belum konsisten. Nah ini yang kita bilang selalu saya ingin mengharapkan hasil-hasil yang baik itu jadi sebuah tradisi," ujar Erick.
Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus menambahkan, ada perubahan tentang ketentuan bermain para pemain U-21 di Liga 2. Jika sebelumnya setiap klub wajib memainkan minimal satu pemain U-21 dengan waktu minimal 45 menit, maka pada musim ini setiap klub harus memainkan para pemain mudanya selama 90 menit.
"Yang didaftarkan paling sedikit lima, yang main 90 menit. Sekurang-kurangnya 90 menit. Bisa tiga main dengan masing-masing 30 menit, bisa juga semuanya main dengan empat pemain 20 menit dan satu pemain 10 menit," jelas Ferry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika