REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Wibowo-Rano Karno tak menjanjikan sekolah swasta gratis jika berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Cawagub Rano Karno mengatakan, yang akan dilakukannya jika menang adalah perluasan beasiswa bagi pelajar di sekolah swasta.
Rano mengatakan, salah satu permasalahan pendidikan di Jakarta adalah kurangnya ruang kelas, terutama di sekolah negeri. Sementara jumlah siswa dan lulusan sekolah negeri pada setiap jenjangnya terus bertambah.
"Misalnya, lulusan SD (sekolah dasar) itu ada sekitar 10 ribuan. Sementara daya tampung SMP (sekolah menengah negeri) cuma delapan ribuan. Nah sisanya dua ribuan lulusan SD ini mau ke mana?" kata Rano saat ditemui di Warung Si Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (17/9/2024).
Menurut Rano, kebanyakan para siswa dan orang tuanya, menghendaki anak-anak lulusan tersebut, melanjutkan pendidikannya ke sekolah negeri. Hal itu karena pendidikan di sekolah negeri tidak dipungut biaya. "Karena gratis, atau pun juga karena murah. Kan kalau swasta dia tentunya mahal," ujar Rano.
Tetapi, kata dia, kapasitas sekolah negeri tak mencukupi menampung para siswa tersebut. Oleh sebab itu, perlu partisipasi sekolah swasta untuk menampung para lulusan tersebut. Masalahnya, kata Rano, sekolah swasta memerlukan biaya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, kata Rano, perlu mengambil ide dan gagasan untuk mengeluarkan anggaran pendidikannya dengan pemberian beasiswa bagi siswa lulusan yang tak tertampung di sekolah negeri agar tetap bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
"Nah di sini lah peran pemda (pemerintah darah) memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang bersekolah di swasta. Jadi itu adalah beasiswa dari pemda. Dan sistem seperti di sudah dilakukan di beberapa kabupaten-kota di sekitar. APBD Jakarta cukup untuk itu," ujar Rano.
Menurut dia, bukan sekolah swasta yang digratiskan, tetapi ia dan Pramono memberikan insentif kepada keluarga para siswa yang tak tertampung di sekolah negeri. Tujuannya agar semuanya tetap bisa mengenyam pendidikan di institusi belajar swasta.
"Tidak (gratis). Tidak. Karena daya tampung yang swasta juga terbatas. Jadi, seperti saya ibaratkan tadi, SD (negeri) lulusannya 10 ribu, daya tampung SMP (negeri) cuma delapan ribu. Dua ribu sisanya ini, kita bagi ke swasta, dan menjadi biaya pemda. Ini boleh," ujar Rano.
Dia menambahkan, memang ada alternatif solusi lainnya dengan penambahan ruang kelas baru atau sekolah negeri baru di Jakarta. Tetapi, penambahan ruang kelas baru atau pembangunan sekolah negeri baru tersebut, tentunya harus dengan standar kualitas dan mutu yang modern.
Rano menganggap, hal tersebut tentu saja bagian dari rencana kepemimpinnya bersama Pramono jika berhasil dipercaya untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2025-2029. Sebelumnya, kebijakan sekolah swasta gratis sempat dijanjikan oleh pasangan M Ridwan Kamil-Suswono.
Pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu mengatakan, sekolah gratis tersebut diperuntukan bagi pelajar, atau siswa yang berasal dari kalangan keluarga tak mampu. Bang Emil, begitu Ridwan Kamil ingin disapa selama Pilgub DKI Jakarta 2024 menyampaikan, sekolah gratis merupakan salah satu dari 70 program yang dikampanyekannya.
"Jadi buat keluarga prasejahtera itu, gratis. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di swasta. Tetapi, swasta yang masuk dalam jangkauan pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Emil di Jakarta, Senin (16/9/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika