REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait kabar adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) miliknya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk memitigasi isu tersebut. 

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Tol Solo-Yogyakarta di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). 

Jokowi menegaskan, insiden kebocoran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain. Dia berasumsi kebocoran data tersebut bisa terjadi karena faktor keteledoran hingga banyaknya tempat penyimpanan data yang berbeda-beda. 

"Dan hal seperti ini kan terjadi di negara-negara lain. Ya semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak ditempat-tempat yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," kata Jokowi.