REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu tiket pesawat yang dinilai masih mahal kembali dibahas. Presiden Joko Widodo sampai membuat satuan tugas (Satgas) dan kini dilanjutkan ke era Presiden Prabowo Subianto, untuk mengurusi hal itu.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut. Targetnya penurunan biaya. Ini berkaitan dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terlebih dahulu.

Menurut dia, di era Jokowi koordinasi tidak berjalan efektif. Saat itu komandonya Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Kini meski Menkomarves sudah tak ada, peran satgas tetap dilanjutkan.

"Ini yang harusnya diperbaiki dulu di era Pak Prabowo, yaitu koordinasi antar kementerian dan lembaga serta stakeholder lain. Bagusnya sih satgasnya di bawah Presiden atau Wakil Presiden langsung," kata Gatot kepada Republika, Jumat (8/11/2024).

Berikutnya perihal tiket pesawat itu sendiri. Apa saja komponen yang memengaruhi besaran harga tiket pesawat itu?

"Yang terbesar adalah harga avtur 30-50 persen tergantung maskapainya, kemudian perbaikan dan perawatan pesawat termasuk pengadaan sparepart-nya, sekitar 15 persen. Selanjutnya sewa pesawat juga 15 persen," ujar Gatot.

Lalu, semuanya itu, lanjut dia, berkaitan dengan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Jika dolarnya naik, maka biaya-biayanya menjadi lebih mahal. Begitu sebaliknya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada alias tidak dibubarkan. Airlangga mengatakan, akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan. Itu salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

"Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ujar mantan Ketua Umum Golkar itu, beberapa hari lalu.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi masih menunggu arahan dari Kemenko Perekonomian mengenai hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat. Dudy berharap hasil pembahasan satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika