REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menggelar rapat bersama para jajarannya di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Dalam pengarahannya itu, Yandri memperingatkan seluruh pejabat di kementeriannya tidak jual beli jabatan.
Yandri mengatakan, praktik jual beli jabatan tak jarang terjadi di kementerian/lembaga. Namun, ia tidak ingin kasus itu terjadi di kementerian yang dipimpinnya. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar seluruh jajaran di bawah komandonya benar-benar bekerja sesuai amanat.
"Saya tadi menyampaikan secara tegas, lugas, tidak ada keraguan sedikit pun, bahwa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan," kata wakil ketua umum DPP PAN tersebut di Jakarta, Senin.
Yandri menyebutkan, sudah banyak contoh kasus jual beli jabatan yang terjadi di pemerintahan. Menurut dia, jual beli jabatan itu tidak hanya merusak citra pemerintahan, melainkan juga membuat kinerja pemerintah terganggu.
Karena itu, Yandri tidak ingin ada kasus itu di kementeriannya. Ia tidak ingin ada pihak di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengatasnamakan dirinya untuk keuntungan pribadi atau menjual jabatan.
"Kalau itu ada terdengar sama saya, atau ada yang mencoba melakukan itu, pasti langsung kami sikat," ujar mantan wakil ketua MPR tersebut.
Saat ini Kemendes PDT tengah dalam masa transisi. Pasalnya, saat ini urusan transmigrasi, yang semula merupakan bagian dari Kemendes, telah menjadi Kementerian Transmigrasi.
Yandri menjelaskan, selama masa transisi itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan petunjuk yang agak longgar untuk mengisi kekosongan jabatan. Menurut dia, untuk mengisi jabatan itu dimungkinkan hanya dengan proses wawancara, yang tetap akan dilakukan secara profesional dan tanpa mahar.
"Nah nanti setelah normal, bisa open bidding seperti sediakala atau open bidding yang sesuai dengan peraturan selama ini dilakukan," kata Yandri.
Sanksi tegas...
Ikuti Whatsapp Channel Republika