Selasa 10 Dec 2024 16:55 WIB

Hashim Bantah Pemerintah akan Tutup Semua PLTU Batu Bara pada 2040, Ini Klarifikasinya

Pernyataan Hashim di COP29 seolah-olah pemerintah tutup serentak PLTU pada 2040.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Delegasi Indonesia di COP29 Hashim Djojohadikusumo berpidato pada sesi Leader Summit COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa, (12/11/2024). Dalam pidatonya, Hashim tegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia juga akan mengembangkan jaringan listrik pintar yang ramah lingkungan, dengan menambahkan 42 gigawatt tenaga angin dan tenaga surya, melipatgandakan kapasitas energi, dengan total 75 gigawatt. 
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Delegasi Indonesia di COP29 Hashim Djojohadikusumo berpidato pada sesi Leader Summit COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa, (12/11/2024). Dalam pidatonya, Hashim tegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia juga akan mengembangkan jaringan listrik pintar yang ramah lingkungan, dengan menambahkan 42 gigawatt tenaga angin dan tenaga surya, melipatgandakan kapasitas energi, dengan total 75 gigawatt. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo meralat kabar mengenai dirinya mengeluarkan pernyataan adanya rencana menghentikan seluruh operasi PLTU pada 2040 berbahan bakar batu bara. Dalam sosialisasi hasil COP29 Azerbaijan yang dilakukan di Jakarta, Selasa (10/12/2024), Hashim yang juga Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29 menyampaikan penutupan akan dilaksanakan secara bertahap.

"Seolah-olah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menutup semua tenaga listrik dari batu bara paling lambat tahun 2040, itu tidak benar, saya tidak sampaikan demikian di Baku. Yang saya sampaikan adalah mulai 2025 sampai dengan 2040 semua pusat-pusat tenaga listrik 75 persen itu dari energi baru dan terbarukan, 25 persen itu dari nuklir 5 gigawatt dan 22 ribu watt dari gas alam atau LNG," kata Hashim, Selasa.

Baca Juga

Hashim menyebut tidak realistis untuk melakukan penutupan seluruh PLTU yang menggunakan batu bara sampai dengan 2040, maka dia meralat pemberitaan dan kabar telah mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"Kita menganut prinsip phase down bukan phase out," tegasnya.

Dia menyebut bahwa Indonesia tidak memilih jalan yang ekstrem untuk menutup seluruh PLTU pada 2040, yang akan berdampak kepada perekonomian dan aktivitas industri secara umum. Dia memastikan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus berupaya untuk mencapai komitmen yang sudah diratifikasi sebelumnya dalam beragam perjanjian, termasuk Perjanjian Paris pada 2015.

Namun, di saat bersamaan pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di saat bersamaan Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan transisi sumber energinya ke sumber yang tidak berasal dari batu bara, termasuk mendorong penggunaan panas bumi atau geotermal, tenaga air maupun tenaga angin.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement