REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan komitmennya terhadap transformasi ekonomi melalui digitalisasi pemerintahan. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut, langkah itu sebagai game changer yang akan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.
Luhut pun memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk penerapan sistem Core Tax dan SIMBARA yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Ia mengungkapkan bahwa reformasi perpajakan yang didukung Bank Dunia bisa meningkatkan penerimaan pemerintah Indonesia hingga Rp 1.500 triliun.
"Kalau ini berjalan, dampaknya besar untuk pendapatan negara," ujar Luhut dalam konferensi pers perdana pengurus DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Luhut mengungkapkan, DEN merancang empat pilar utama untuk mendukung digitalisasi pemerintahan. Pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan sistem Core Tax yang digadang-gadang akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara SIMBARA mengelola penerimaan dari sektor tambang, seperti batu bara, nikel, dan timah.
Pilar kedua adalah menerapkan efisiensi belanja negara dengan digitalisasi e-katalog agar belanja negara lebih transparan dan tepat sasaran. Sistem ini juga mendukung sinkronisasi penerima bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi penyaluran.
Selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan publik seperti pembuatan SIM, paspor, dan kependudukan akan diintegrasikan untuk kemudahan masyarakat. Terakhir adalah memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan menyempurnakan sistem OSS yang diharapkan mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi.
DEN juga mendorong pembangunan infrastruktur digital, seperti Digital ID dan Digital Payment yang menjadi fondasi utama digitalisasi. Sistem tersebut akan memastikan data terintegrasi dan akurat untuk mendukung kebijakan berbasis teknologi.
Luhut juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman India dalam implementasi sistem digital, namun tetap mengutamakan karya anak bangsa. "Sistem ini dibuat oleh anak-anak Indonesia, dengan pengawasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran," ujar mantan menko kemaritiman dan investasi tersebut.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program itu mulai berjalan pada Agustus 2025. "Jadi ini bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar Luhut.
DEN optimistis digitalisasi pemerintahan akan membawa dampak besar, mulai dari efisiensi pengelolaan negara hingga pengurangan kemiskinan. "Ini untuk kepentingan republik. Kita harus bersatu mendukung program ini," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika