REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Oseanografi Universitas Diponegoro (UNDIP) Sematang, Denny Nugroho Sugianto, menyarankan pemerintah tidak buru-buru dalam menghentikan atau melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.

Denny mengatakan merujuk dari nama Proyek Staregis Nasional maka proyek ini memiliki dampak strategis bagi negara maupun masyarakat. Sehingga dalam penentuan PSN, pemerintah tentu tidak asal-asalan. “Tapi pasti sudah melakukan kajian dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan,” ungkapnya.

Namun, lanjut Denny, dalam pelaksanaannya mungkin ada kaidah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “Dalam pelaksanaan di lapangan itu kan kadang-kadang ada dua hal yang berbeda, yang memuncilkan tafsir yang berbeda,” kata pengamat kelautan ini.

Dalam konteks ini, Denny menyarankan pemerintah tidak buru-buru untuk menghentikan PSN atau melanjutkannya.  Pemerintah bisa lebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring. 

Dalam implementasi atas regulasi pemerintah harus dilihat apakah sudah benar atau tidak. Karena PSN terkait dengan pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. “Jika tidak sesuai ya dihentikan, tapi kalau baik ya harus dilanjutkan,” kata dia.

Evaluasi dan monitoring ini, menurut Denny, pemerintah bisa membuat skoring atas PSN.  “Kan ada batasan pelanggaran atau bobot pelanggaran. Jika memang sudah merah sekali ya harus dihentikan, tetapi kalau masih dalam batasan koridor ya harus diperbaiki , atau kalau baik ya harus dilanjutkan,” ungkapnya.

Karena tujuan PSN, menurut Denny, adalah melakukan percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Sehingga  akan memberi manfaat bagi masyarakat maupun negara. Baik dalam menyerap tenaga kerja, maupun memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika