REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO -- Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba mengatakan pada Senin (4/2/2025) bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan medis di Jepang bagi penduduk Jalur Gaza yang dilanda konflik.
"Kami sedang berusaha mencari cara untuk menerima orang-orang (Gaza) di Jepang yang jatuh sakit atau terluka di Gaza,” kata Ishiba dalam sebuah sidang parlemen, mengacu pada wilayah Gaza, Palestina yang diserang oleh militer Israel, dikutip dari halaman The Mainichi, Japan's National Daily Since 1922, Selasa (4/2)
Perdana Menteri Jepang juga mengatakan kepada Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Tokyo akan mencoba meluncurkan program khusus di mana universitas-universitas dapat menawarkan kesempatan kepada para siswa dari Gaza untuk belajar di Jepang.
Ishiba menyampaikan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan anggota parlemen tentang kesiapan Jepang untuk membantu warga Gaza yang mengalami kesulitan akibat serangan udara dan serangan lain yang dilancarkan Israel.
Bulan lalu, Ishiba berjanji bahwa Jepang akan memfasilitasi pembangunan Palestina dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di negara Asia Tenggara yang memiliki populasi Muslim besar.
PM Malaysia Anwar mengungkapkan rencana pemerintah Malaysia minggu lalu untuk membentuk dana dengan pemerintah Jepang yang bertujuan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid di wilayah Timur Tengah.
Diberitakan Channel News Asia, Selasa (4/2/2025), pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perawatan medis di negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia ini bagi warga Gaza yang sakit dan terluka.
Ishiba mengatakan kepada sidang parlemen pada Senin (3/2) bahwa pemerintahannya sedang mengupayakan sebuah kebijakan untuk memberikan bantuan di Jepang bagi mereka yang sakit atau terluka di Gaza.
Dia mengatakan bahwa kesempatan pendidikan juga dapat ditawarkan kepada orang-orang dari Gaza, yang berada di bawah gencatan senjata yang rapuh dengan Israel.
Ishiba menanggapi seorang anggota parlemen yang bertanya apakah skema tahun 2017 untuk menerima pengungsi Suriah sebagai siswa dapat digunakan sebagai titik acuan untuk membantu penduduk Gaza.
“Kami berpikir untuk meluncurkan program serupa untuk Gaza, dan pemerintah akan melakukan upaya untuk merealisasikan rencana ini,” kata Ishiba.
Langkah-langkah yang dibahas di parlemen ini berbeda dengan kebijakan suaka utama Jepang, yang telah lama dikritik karena rendahnya jumlah klaim yang dikabulkan oleh negara tersebut.
Pada tahun 2023, Jepang menerima 1.310 orang yang mencari suaka, kurang dari 10 persen dari 13.823 pemohon.
Di bawah kerangka kerja yang berbeda, pada akhir tahun lalu, Jepang telah menerima total 82 orang sebagai pelajar dari Suriah yang diakui sebagai pengungsi oleh badan pengungsi PBB, demikian ungkap seorang pejabat kementerian luar negeri yang bertanggung jawab atas program bantuan.
Skema tersebut bertujuan untuk mendidik para pemimpin masa depan Suriah sebagai bagian dari kebijakan bantuan luar negeri jangka panjang Jepang, kata pejabat tersebut kepada AFP.
Kementerian kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas mengatakan 50 pasien Palestina, termasuk 30 anak penderita kanker, dan pendamping mereka melewati penyeberangan Rafah yang dibuka kembali ke Mesir pada hari Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari.
Direktur rumah sakit Gaza mengatakan 6.000 pasien siap untuk dipindahkan dari wilayah Palestina, dan lebih dari 12.000 orang sangat membutuhkan perawatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika