REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) menyusun langkah antisipasi menghadapi lonjakan arus mudik menjelang Lebaran 2025. Pasalnya, setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing terkait dengan mobilitas arus mudik.
“Karena setiap tantangan mobilitasnya, baik darat, laut, udara, itu berbeda-beda dari satu ke wilayah ke wilayah lain,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dirinya membeberkan tantangan masing-masing daerah dalam menghadapi mobilitas arus mudik. Misalnya daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi yang perlu fokus menangani arus mudik di jalur darat.
Hal serupa juga perlu dilakukan daerah lain yang mengandalkan transportasi laut dan udara. Pemda perlu memastikan agar jalur tersebut dalam kondisi baik dan dapat dilalui oleh pemudik. Termasuk mendorong harga tiket transportasi seperti pesawat tidak terjadi kenaikan terlalu tinggi dan berdampak terhadap inflasi.
Guna mendukung kelancaran arus mudik, Mendagri menambahkan, dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025. Surat yang diarahkan kepada seluruh kepala daerah tersebut diteken Mendagri pada tanggal 17 Februari 2025.
Mendagri menerangkan, SE ini untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi arus mudik Lebaran. Selain itu juga meningkatkan koordinasi terpadu antarpemangku kepentingan di tingkat daerah.
Melalui SE tersebut, Mendagri mengarahkan kepala daerah agar mengambil langkah-langkah terkait kesiapan sistem transportasi, infrastruktur pendukung, ketenteraman, dan ketertiban umum. Ini termasuk memitigasi risiko bencana, serta menyediakan pelayanan pendukung lainnya.
"Semua daerah kita mohon mendukung langkah-langkah dari kebijakan pemerintah pusat khususnya [dari] Pak Menteri Perhubungan. Dan nanti Surat Edaran ini juga tolong ditindaklanjuti," tambahnya.
Di lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda mengecek kondisi seluruh infrastruktur transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Pemda juga perlu bertindak ketika mendapati infrastruktur yang membutuhkan perbaikan. Ini terutama infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemda. “Jalan-jalan yang bisa membuat macet atau lalu lintas menjadi terhambat, ini perlu diperbaiki,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemda juga perlu memastikan agar pengelola transportasi dapat memperhatikan keamanan. Ini misalnya ketersediaan pelampung pada trasportasi laut, sungai, maupun danau. "Kalau tidak ada pelampung yang mahal silakan buat inovasi pelampung yang pakai stirofoam, dibuat rumahan itu tidak apa-apa," tegasnya.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada daerah yang memiliki bandar udara (bandar) perintis untuk mengecek kesiapannya. Menurutnya, saat ini banyak daerah yang memberikan subsidi penerbangan, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. "Saya ingat di Toraja misalnya, Toraja itu menggunakan subsidi sehingga kalau tidak penuh [pesawatnya] tetap disubsidi oleh pemerintah daerah setempat," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan pejabat terkait lainnya. Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ikuti Whatsapp Channel Republika