REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk mengaudit pengelolaan SMAN 6 Depok. Karena, sekolah itu tetap memberangkatkan siswanya untuk melakukan study tour ke Jawa Timur meski sudah ada larangan kegiatan itu sebelumnya.
Permintaan Dedi Mulyadi itu disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman ketika dihubunginya lewat sambungan telepon. Perbincangan Gubernur dan Sekda Jawa Barat itu diunggah via kanal YouTube Dedi Mulyadi seperti yang dikutip Republika.co.id pada Jumat (21/2/2025).
"Pak Sekda kan yang SMA Negeri 6 Depok itu merupakan salah satu yang akan menjadi sampel kita, benarkan pengelolaan keuangan di sekolah itu? Kemudian apakah ada pungutan-pungutan tidak sesuai dengan ketentuan? Walaupun komite sekolahnya mengatakan bahwa orang tuanya sangat mampu, bayar Rp 3,4 juta ke Bali juga gak ada masalah. Saya ingin lihat fakta di lapangannya. Pak Sekda sudah kirim auditor gak?," tanya Dedi Mulyadi kepada Sekda Jabar.
Sekda Jabar pun menjawab bahwa Inspektorat sudah diterjunkan untuk melakukan identifikasi awal pelanggaran-pelanggaran di SMAN 6 Depok. Hasilnya, kata Herman, sekolah tersebut mengabaikan surat larangan yang sudah diterbitkan Pj Gubernur Jawa Barat sebelumnya.
Surat larangan study tour keluar dari Jawa Barat itu kemudian diterbitkan lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Februari 2025 sebagai pengingat agar SMAN 6 Depok tidak melakukan aktivitas tersebut. Namun akhirnya tetap diberangkatkan.
"Ada surat edarannya bulan Mei tahun 2024 waktu ada kejadian kecelakaan di Subang dan Depok. Kami langsung buat surat edaran gak boleh keluar Jawa Barat. Kemudian tanggal 14 Februari kepala dinas membuat surat susulan menindaklanjuti surat edaran, mengingatkan kembali kepada kepala sekolah. Beratti ya lng bersangkutan dua surat itu dilanggar," kata Sekda Jabar.
Sebab mengabaikan larangan itu, akhirnya Kepala SMAN 6 Depok dicopot dari jabatannya dalam rangka audit lanjutan seperti yang diminta Dedi Mulyadi. "Dinonaktifkan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Rencana setelah pemberhentian sementara auditor akan dikirimkan kembali untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Herman.
Dedi Mulyadi pun menanyakan mengenai pendalaman audit di SMAN 6 Depok. "Kalau dari sisi pengelolaan pendidikannya ada gak sih misalnya pungutan diluat ketentuan?," kata Dedi Mulyadi lagi.
"Jadi inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memeriksa sekolah tersebut apakah ada pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambung mantan Bupati Purwakarta itu.
"Nah ini yang belum didalami, itu yang akan didalami dalam pengawasan dengan tujuan tertentu kita akan sampai ke sana," jawab Sekda Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika