REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah sedang mengetatkan anggaran belanja negara dengan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
Di tengah kebijakan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, KH Chriswanto Santoso juga mengajak kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk menerapkan gaya hidup sederhana.
Chriswanto mengatakan, meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik, namun kondisi ekonomi dunia yang juga tak menentu yang harus diantisipasi dengan cara hidup yang hemat atau efisien.
“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia, adalah terjadi PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” ujar Chriswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3/2025).
Pemerintah juga telah berupaya dengan membuka lapangan kerja dengan pembukaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang setidaknya bisa menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran dan operasional.
“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” ucap dia.
Dengan adanya PHK menjelang Ramadhn dan Idul Fitri, Chriswanto juga meminta kepada masyarakat untuk menyikapinya dengan mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Krisis yang disikapi dengan emosional, kata dia, justru akan memicu krisis sosial.
Untuk itu, dia juga mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha.
“Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” kata Chriswanto.
Di samping itu, dia juga mengajak para kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat.
BACA JUGA: 13 Fakta tentang Sains 14 Abad Silam yang Dibuktikan Kebenarannya Oleh Ilmu Modern
“Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” jelas dia.
Chriswanto juga mengingatkan kepada pemerintah, agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan.
Pemborosan yang terjadi, kata dia, menuntut perlunya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika