REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Usulan rencana pemberian bantuan sosial yang mengharuskan penerimanya melakukan vasektomi, menuai polemik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun angkat bicara terkait hal ini. Menurutnya, terkait usulan rencana pemberian bantuan sosial dengan syarat harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB) bagi pria, tidak melulu harus vasektomi.
Jika vasektomi tidak diperbolehkan dalam syariat agama, maka masyarakat khususnya pria bisa menggunakan program KB lainnya. Dia tidak pernah mewajibkan untuk vasektomi, melainkan program KB.
"Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab," ujar Dedi kepada wartawan, belum lama ini.
Dedi mengatakan, usulan penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota harus dengan KB, bisa turut menangani anggka kemiskinan, khususnya di wilayah Jawa Barat.
"Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya tiga anak, itu sudah cukup," katanya.
Dedi juga memastikan, usulannya ini juga merupakan bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. "Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," kayanya.
Dedi menegaskan, program keluarga berencana bagi pria tidak selalu dengan vasektomi, melainkan penggunaan alat pengaman bisa juga sebagai alternatif untuk mengendalikan angka kelahiran.
"Banyak dong alternatif lain misalnya ya sudah laki-lakinya pakai pengaman programnya kan karena problem nanti pemerintah nyiapin alat pengamannya, kan enggak ada problem hanya satu pilihan kan banyak pilihan berkeluarga berencana," katanya.
"Tetapi saya tetap menekankan yang menjadi pesertanya laki-laki karena laki yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya," imbuh Dedi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara soal wacana vasektomi untuk syarat bansos dianggap haram oleh MUI ini. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. "Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," ujar Dedi Mulyadi saat meninjau aktivitas siswa yang dididik oleh TNI di Resimen Armed 1, Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).
Dedi menilai, terdapat turunan aturan MUI Jabar terkait vasektomi yang masih bisa digunakan. Karena, vasektomi bukan untuk disalahgunakan bebasnya berhubungan. Vasektomi bukan mematikan kejantanan namun vasektomi berperan untuk menjaga keseimbangan perekonomian.
Menurutnya program keluarga berencana pun memiliki banyak cara dan pilihan, bukan hanya vasektomi melainkan penggunaan alat pengaman bisa dilakukan juga melakukan program KB yang juga dilakukan oleh kaum laki-laki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika