REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa kapasitas Pelabuhan Ciwandan dan Patimban dinilai cukup sebagai alternatif untuk mengatasi kemacetan logistik di Tanjung Priok akibat kelebihan beban aktivitas bongkar muat.

“Bahwa alternatif itu kita sediakan, ya. Kapasitas di Banten (untuk bongkar muat logistik) memungkinkan? Mungkin. Kemudian Patimban nanti, mungkin, tapi kita lihat dulu lokasi para pelaku usaha yang akan menggunakan fasilitas pelabuhan itu ada di mana,” kata Menhub di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Menhub menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi mengenai usulan asosiasi logistik yang mendorong pemanfaatan pelabuhan alternatif di luar Tanjung Priok, Jakarta Utara, guna mengurangi kemacetan serta meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan ekspor-impor logistik.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, dalam acara Halal Bihalal dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan ALFI di Menara Kadin Jakarta, Jumat (26/4/2025), menyatakan bahwa Pelabuhan Ciwandan di Banten dapat menjadi alternatif hub pelaksanaan bongkar muat logistik untuk ekspor dan impor.

Menanggapi hal itu, Menhub mengakui adanya wacana pengalihan sebagian aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan di Banten dan Patimban di Subang demi mengatasi kemacetan parah yang sebelumnya terjadi.

Menurutnya, kemacetan lalu lintas logistik di sekitar Priok disebabkan oleh salah satu terminal yang melebihi kapasitas tampung, yang seharusnya dibatasi maksimal 65 persen dari total kapasitas.

Dudy menuturkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Pelindo sebagai pemegang konsesi agar tidak ada lagi terminal yang menampung melebihi kapasitas.

“Karena kita sudah melihat dampaknya, bahwa apabila terminal menampung lebih dari kapasitas, maka kapasitas jalan tidak akan bisa mendukung,” jelasnya.

Atas dasar itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertimbangkan pemanfaatan pelabuhan lain seperti Ciwandan dan Patimban untuk mendukung kelancaran logistik nasional, termasuk aktivitas ekspor dan impor.

Namun, Menhub menekankan bahwa relokasi aktivitas bongkar muat dari Tanjung Priok ke pelabuhan lain tidak bisa dipaksakan karena tetap bergantung pada keputusan dan pertimbangan bisnis pelaku usaha.

Faktor utama dalam relokasi tersebut adalah efisiensi distribusi barang, lokasi gudang, serta jarak pelabuhan dengan pabrik atau pengguna akhir barang logistik.

“Yang paling penting bagi kami adalah mengatur agar kapasitas di Priok tidak over, sehingga tidak berdampak kepada jalan. Bahwa dipikirkan ke pelabuhan lain, iya. Tapi kita harus menyerahkan kepada para pelaku usaha,” bebernya.

Diketahui, car terminal dan container terminal Pelabuhan Patimban saat ini masih dalam tahap pembangunan guna mendukung aktivitas bongkar muat logistik.

Kemenhub berharap, jika pelabuhan dan akses di Patimban telah rampung, para pelaku usaha di sekitar Subang dapat memanfaatkannya sebagai pelabuhan utama.

“Yang pasti bagi kami, bahwa kejadian kemarin itu (kemacetan parah di Tanjung Priok) sudah menjadi indikasi bahwa kapasitas tidak boleh over. Kalau over, akan berdampak kepada pengguna jalan,” kata Menhub.

Ikuti Whatsapp Channel Republika