REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penempatan jamaah haji Indonesia di Makkah tahun ini dilakukan berdasarkan sistem Syarikah, bukan lagi mengacu pada kelompok terbang (kloter). Langkah ini disebut sebagai bagian penting dari strategi layanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menegaskan bahwa pendekatan berbasis Syarikah mempermudah proses mobilisasi dan koordinasi layanan jemaah saat puncak ibadah haji.
“Penempatan jamaah berbasis Syarikah sangat urgen untuk menyukseskan layanan saat puncak haji di Armuzna. Ini mempertimbangkan pergerakan dan pola layanan yang lebih tertata,” ujar Muchlis dalam keterangan persnya, Kamis (15/5/2025).
Tahun ini, delapan Syarikah dilibatkan dalam melayani jemaah haji Indonesia: Al-Bait Guest (35.977 jemaah), Rakeen Mashariq (35.090), Sana Mashariq (32.570), Rehlat & Manafea (34.802), Alrifadah (20.317), Rawaf Mina (17.636), MCDC (15.645), dan Rifad (11.283).
Muchlis menjelaskan, penempatan jamaah di Madinah masih menggunakan pendekatan kloter. Namun, saat bergerak ke Makkah, pembagian dilakukan berdasarkan Syarikah dan tetap akan dikembalikan ke sistem kloter saat kepulangan ke Tanah Air.
“Layanan di Makkah berbasis Syarikah ini linear dengan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ucap dia.
Adapun jamaah yang tiba di Jeddah pada gelombang kedua juga diberangkatkan ke Makkah dengan bus sesuai Syarikah tempat mereka menginap.
Pendekatan ini sempat menyebabkan beberapa pasangan suami istri, anak dan orang tua, serta penyandang disabilitas dan pendampingnya terpisah karena berbeda Syarikah. Namun, PPIH memastikan terus melakukan mitigasi untuk mengurangi dampaknya.
“Secara umum, pasangan, orang tua dan anak, serta disabilitas dan pendampingnya tetap bersama. Meski ada sebagian kecil yang terpisah, kami berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi dampaknya,” kata Muchlis
Direktur Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri di Kemenag ini menambahkan, isu ini juga telah dibahas bersama pihak Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik.