REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, Dewan Keamanan (DK) PBB kehilangan kesempatan untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza dengan tidak mengadopsi rancangan terbaru tentang gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina itu. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi DK PBB pada Rabu (4/6/2025).

"Kesempatan lain telah hilang untuk menunjukkan bahwa Dewan Keamanan siap memikul tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina," kata Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB selama pertemuan tentang Gaza pada Rabu.

Duta Besar itu mencatat bahwa jelas siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa pihak yang ingin "terus bermain permainan politik". Sebelumnya, AS pada Rabu memveto draf resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan pencabutan segera atas semua pembatasan bantuan kemanusiaan.

Draf resolusi itu, yang diajukan oleh 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, didukung oleh 14 dari 15 anggota dewan. Meski demikian, AS, yang memiliki hak veto, menolak draf resolusi tersebut. Draf resolusi itu menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat atas semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lain, serta pencabutan segera dan tanpa syarat atas semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan distribusinya secara aman dan tanpa hambatan dalam skala besar.

Veto AS sontak menuai kecaman dari para anggota Dewan Keamanan. Perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa China sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara pada Rabu tersebut. Draf resolusi tersebut berisi tuntutan yang paling mendesak dari masyarakat Gaza dan mencerminkan suara mayoritas yang begitu besar dari masyarakat internasional, kata Fu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika