Rabu 02 Jul 2025 14:45 WIB

Inggris–Indonesia Luncurkan Inisiatif BISA untuk Ekonomi Biru

Program ini untuk menjawab isu pembangunan berkelanjutan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Satria K Yudha
Foto udara perahu terparkir di dermaga kampung warna warni di Kelurahan Tondonggue, Kecamatan Nambo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (24/6/2025).
Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah
Foto udara perahu terparkir di dermaga kampung warna warni di Kelurahan Tondonggue, Kecamatan Nambo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (24/6/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui UK–Indonesia Tech Hub bersama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS Forum) dari UNDP Indonesia meluncurkan program Blue Innovative Startup Acceleration (BISA). Inisiatif ini mendorong inovasi teknologi berkelanjutan untuk mempercepat ekonomi biru di wilayah pesisir Indonesia.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, menyebut BISA sebagai bentuk nyata sinergi bilateral Inggris dan Indonesia dalam pengembangan solusi berbasis teknologi.

“Seiring kerja sama strategis yang disepakati Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London tahun lalu, saya menantikan inovasi yang membangun ekonomi biru yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Downing dalam acara Demo Day BISA di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Program BISA mengedepankan inklusivitas dan pemberdayaan. Startup, organisasi masyarakat, dan mahasiswa digerakkan untuk menciptakan solusi atas tantangan wilayah pesisir. Deputi Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sujala Pant, menyatakan program ini menjadi langkah konkret dalam menjawab isu pembangunan berkelanjutan.

“Program BISA bukan sekadar inisiatif, tapi langkah nyata menjawab tantangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami berkomitmen menciptakan ekosistem inovasi biru yang inklusif, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda dan perempuan,” kata Sujala.

Demo Day BISA menampilkan sepuluh Synergy Group yang merupakan gabungan startup, organisasi komunitas, dan mahasiswa yang terpilih dari lebih dari 200 pendaftar. Mereka mempresentasikan solusi mulai dari pengelolaan sampah laut, akuakultur, energi terbarukan, hingga konservasi, berdasarkan tantangan spesifik di daerah seperti Bontang (Kalimantan Timur), Takalar (Sulawesi Selatan), Anambas (Kepulauan Riau), dan Larantuka (Nusa Tenggara Timur).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut BISA selaras dengan visi pemerintah memperkuat konektivitas dan kolaborasi di kawasan pesisir.

“Inisiatif seperti BISA penting untuk mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing,” kata AHY.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menambahkan pendekatan komunitas dalam program BISA dapat menjadi model global.

“BISA merupakan contoh praktik baik yang bisa diadopsi negara-negara kepulauan dalam menghadapi tantangan bersama. Kolaborasi ini memperkuat solidaritas global dan mempercepat solusi transformatif yang menjawab kebutuhan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Diluncurkan pada Januari 2025, BISA merupakan bagian dari Digital Access Programme Pemerintah Inggris. Program ini menekankan digitalisasi inklusif dan inovasi berbasis iklim. Melalui UK–Indonesia Tech Hub, Inggris mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengatasi krisis lingkungan dan memperkuat ketahanan di wilayah terluar.

Dengan inovasi dan akses yang inklusif terhadap infrastruktur digital, BISA dinilai mampu mempercepat tercapainya masa depan pesisir yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement