REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia murka kepada jajarannya karena menyajikan data berbeda terkait desa yang belum teraliri listrik. Dengan nada tinggi saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025), Bahlil mempertanyakan laporan jumlah desa yang belum teraliri listrik.

Bahlil menyampaikan, pemerintah menargetkan sekitar 5.600 desa untuk bisa dialiri listrik sampai 2029. Angka itu berdasarkan data Kementerian ESDM. Namun, ia mengaku mendapat laporan terbaru dari PT PLN (Persero), sasarannya menjadi 10 ribu desa. "Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau direksi PLN nggak benar," kata Bahlil geram.

Dia pun meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dan Direktur PLN Darmawan Prasodjo untuk menghadapnya selepas raker. Dari pernyataannya di depan legislator, Bahlil menunjukkan ketidakpuasan terkait data berbeda yang didapatnya.

"Kalian abis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru, jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah," ujar ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.

Bahlil terus melanjutkan ucapannya. Dia mengaku, bisa jadi jajarannya tersebut sudah memiliki data terbaru. Sayangnya, mereka belum melaporkan hal itu kepadanya.

Enggan terjebak dalam situasi tersebut, ia lantas menjelaskan gambaran besar desa yang perlu dialiri listrik. Intinya, sambung dia, Kementerian ESDM sedang menjalankan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi di seluruh wilayah Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika