REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Suwatno menilai pergantian nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang kini berpolemik, cerminan pengambilan keputusan minim partisipasi publik. Ia mempertanyakan soal langkah pemprov Jabar yang terkesan tak menarik pendapat dari bawah. 

"Apakah pernah dilakukan survei atau minimal public hearing? Apakah ada aspirasi masyarakat yang benar-benar menuntut penggantian nama? Ataukah ini sekadar refleksi selera pribadi yang dibungkus dalam dalih kebudayaan?," kata Suwatno dalam keterangan di Bandung, Kamis (20/7/2025).

Pemerintahan daerah, kata dia, semestinya tidak gegabah dalam membuat keputusan sehingga berimplikasi luas tanpa riset sosial yang memadai.

Ketimbang pergantian nama, menurutnya, akan jauh lebih bermanfaat jika energi, anggaran, dan perhatian difokuskan pada perbaikan sistem layanan, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), serta pembenahan infrastruktur RSUD Al Ihsan yang sudah ada.

Perubahan nama institusi, kata dia, tidak akan serta merta mengubah kualitas pelayanan, karena branding bukan hanya soal nama, tapi juga soal pengalaman, persepsi, dan reputasi yang dibangun melalui kerja keras dan dedikasi.

"Jika layanan kesehatan masih lamban, antrean pasien masih panjang, keluhan masyarakat masih banyak, maka mengganti nama tidak akan membawa perubahan berarti. Malah justru bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk mengurus simbol ketimbang substansi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika